Harusnya Kembalikan Selisih – Radar Kediri

Ketua JPU Abdul Rasyid, menyebut bahwa dalam sidang Jumat (2/14) pihaknya menelusuri adanya dua kontrak harga yang berbeda dalam pembelian girder. Dalam rancangan anggaran belanja (RAB) antara Dinas PU dengan PT Fajar Parahyangan (FP) harga per girder mencapai Rp 396 juta.

“Namun, di kontrak pembelian antara PT FP dan PT Wijaya Karya (Wika) Beton harga girder paling mahal hanya Rp 150 juta,” jelas Rasyid.

Menurut Rasyid, majelis hakim sempat menyebut bahwa yang terjadi di proyek Jembatan Brawijaya bukan sekadar mark-up. Tapi dengan selisih sebesar itu namanya perampokan uang negara. Apalagi pembeliannya tak hanya satu, tapi 40 girder. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 14 miliar.

“Dari sidang ini terungkap juga detailnya. Karena kami juga dapati bukti pembayaran antara PT Fajar Parahyangan dengan PT Wika Beton,” ungkapnya.

Saksi dari PT Wika Beton, Media Dinamika, menunjukkan bukti harga tersebut. Menurut Rasyid, bila dalam dua kontrak itu ada selisih harga, maka sisanya harus dikembalikan ke negara. “Bukan seperti saat ini, selisih itu malah dimakan sendiri oleh beberapa oknum,” sebut Rasyid.

Pihak PT Wika Beton, menurut Media, tak tahu bila ada penggelembungan harga di anggaran. Mereka tahunya hanya memberikan harga sewajarnya kepada PT FP. Yaitu dengan harga Rp 150 juta untuk ukuran yang paling besar.

Walaupun demikian, Rasyid mengakui, adanya dua kontrak harga bahan bangunan itu memang sudah umum. Misal dalam kasus ini, kontrak pertama adalah antara DPU Kota Kediri dengan kontraktor PT FP. Sedangkan kontrak kedua antara PT  FP dengan penyuplai girder, PT Wika Beton.

“Dua kontrak ini memang umum, tapi jika sisa harga dalam anggaran ini muncul. Sisa itu harusnya dikembalikan,” tegasnya.

Jembatan Brawijaya adalah proyek yang berlangsung di era pemerintahan Wali Kota Samsul Ashar. Namun, dalam perjalanannya kasus itu bermasalah. Sebab, mulai terindikasi adanya korupsi.

Penyidikan dilakukan oleh Polda Jatim. Yang kemudian menjerat tiga orang sebagai tersangka yang berlanjut menjadi terdakwa. Tiga orang itu adalah Kepala DPU Kediri saat itu, Kasenan, Kabid Permukiman yang juga Ketua Lelang Wijanto, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nur Iman Satryo Widodo.

Sidang kasus ini kini tengah berlangsung. Namun, ada kemungkinan pihak penyidik akan mengembangkan kasus ini sehingga bakal muncul tersangka baru. (fiz/fud)

(rk/fiz/die/JPR)

Source link