KOTA – Kepala desa menjadi figur yang bisa sangat ditokohkan di dalam masyarakat desa. Sebab itu partisipasinya dalam pengawasan dan netralitasnya dalam pemilihan baik pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum menjadi penting.

Hal ini dikatakan Ketua Panwas Kabupaten Pati Achwan saat menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bersama kepala desa se Kabupaten Pati di Hotel Pati siang kemarin. ”Kami menenkankan untuk mengajak para kepala desa agar menjaga netralitasnya dalam gelaran pilkada maupun pemilu. Sebagaimana diatur dalam Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” kata Achwan kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Dalam dasar hukum itu, mengatur netralitas kepala desa beserta perangkatnya. Netralitas itu seperti dalam bentuk larangan membuat tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon). Ada sanksi administratif.

Tak hanya sanksi administrasi, lanjut Achwan, ada sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalamm Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Jika kepala desa terlibat sebuah kampanye politik, atau melakukan sebuah tindakan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon, pihaknya bisa dikenai sanksib pidana kurungan antara 1 hingga 6 bulan, atau denda Rp 600 ribu hingga Rp 6 juta.

”Kami memang berharap kepala desa mampu menjaga netralitasnya, sebab kades bagi kami merupakan salah satu stakeholder yang begitu ditokohkan di desa,” lanjutnya.

Sementara itu, dalam masa kampanye misalnya, kata Achwan, kepala desa memang boleh menghadiri dalam kapasitas sebagai pemegang hak pilih untuk mendengar visi-misi para calon. Namun, kehadirannya tidak boleh mengajak orang lain, sebab itu konteksnya sudah berbeda.

”Jangan sampai kepala desa ikut membawa atribut kampanye, apalagi sampai ikut menyanyikan yel-yel salah satu paslon,” kata Achwan.

Termasuk juga dalam hal bermedia sosial. Apabila seorang kepala desa di akun media sosialnya mengunggah foto salah satu paslon, atau berswafoto dengan paslon, itu sudah termasuk pelanggaran netralitas.

” Kalau di sosmed memang tidak secara jelas diatur dalam UU. Cuma itu ada pasal yang mengatur membuat keputusan, dan atau tindakan. Nah tindakan itu bisa dimaknai dengan mengunggah foto paslon, atau bahkan hanya membagikan postingan salah satu paslon,” papar Achwan.

(ks/aua/him/top/JPR)