Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Belum Laik Fungsi

JOMBANG-Kabar rencana pemerintah yang disebut akan segera meresmikan proyek jalan tol Mojoekrto-Kertosono dibenarkan manajemen PT MHI (marga harjaya insfrastruktur). Meski kepastian jadwal belum keluar, pihaknya ditarget merampungkan seluruh pekerjaan hingga akhir September ini.

”Kalau peresmian itu menunggu dari sana (kementerian PU, Red), memang kita ditarget akhir September sudah harus diresmikan, artinya bahwa, pekerjaan kita harus selesai semua, Nggak boleh ada yang tertinggal sebelum akhir September, tapi persisnya kapan kita belum tahu,” tandas Legowo Direktur perencanaan dan teknik PT MHI, kemarin usai memberikan paparan di Mapolres Jombang.

Saat ini pihaknya, tengah mempercepat sejumlah pekerjaan, pasalnya dari hasil uji laik yang dilakukan tim gabungan, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan dan Korlantas masih ada sejumlah catatan pekerjaan yang harus diperbaiki. ”Minggu lalu  dilakukan diuji laik fungsi oleh tim, setelah melihat, dicek, ada beberapa cataan yang harus diperbaiki, sekarang dalam proses  itu,” imbuhnya.

Nantinya, setelah semua pekerjaan yang masuk dalam catatan selesai diperbaiki, pihaknya baru akan melaporkan kembali hasil pekerjaan. ”Yang meresmikan pemerintah, kami hanya melaksanakan, kita sudah sering sampaikan, ini milik PU, sebenarnya PU yang punya acara,” tandasnya.

Terkait masih adanya gelombang protes warga terkait dampak proyek jalan tol akan menganggu jadwal peresmian?. ”Kalau ditanya itu, memang tuntutannya atau perintahnya, harus selesai semua baru pemerintah akan meresmikan, intinya permintannya begitu, karenanya sekarang lagi proses, mana-mana yang harus diperbaiki dan disempurnakan sesuai hasil uji laik fungsi,” tandasnya.

Dirinya tak menampik, hingga saat ini beberapa pekerjaan masih belum sepenuhnya rampung. Untuk pekerjaan main road (jalan utama) praktis selesai, tinggal finishing saja. Beberapa pekerjaan memang belum seratus persen selesai, dan itu memang dalam proses penyelesaian sekarang. Target saya bersamaan lah, perbaikan di jalannya selesai, terus pekerjaan yang harus disempurnakan di samping juga dikerjakan,” tegasnya.

Dia berharap, dalam waktu dekat sudah ada titik terang terkait rencana persemian. ”Harapan saya, minggu depan sudah ada kabar seperti apa rencananya. Yang belum diresmikan seksi II dan III, tapi kemungkian kita minta semuanya sekalian, karena kalau betul RI 1(Presiden Jokowi) yang datang, kita minta sekalian sampai seksi IV,” sambung Legowo.

Meski nantinya setelah proyek selesai diresmikan, dirinya menegaskan MHI tidak serta merta lepas tanggungjawab. ”Mengaca pekerjaan sebelumnya, memang ada beberapa ruas yang lain, setelah proses peresmian, masih dilakukan penyelesaian, karena perawatan dan perbaikan jalan terus. Sebab ada standarnya, namanya standart pelayanan, kalau standarnya tidak terpenuhi harus diperbaiki,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pemerintah yang kabarnya akan meresmikan proyek jalan tol Mojokerto-Kertosono seksi II, akhir September ini  sepertinya tidak akan berjalan mulus. Pasalnya,  sejumlah warga terdampak proyek jalan tol berencana menggelar aksi penolakan.
”Warga  minta sebelum proyek diresmikan, tanggungjawab PT MHI diselesaikan dulu, setidaknya ada jaminan tegas permintaan warga dipenuhi, kalau tidak terpaksa nanti kita bentangkkan spanduk saat peresmian jalan tol,” terang Sulton, perwakilan warga Dusun Jungkir, Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, kemarin.

Senada, Para wakil rakyat mendesak pemerintah menunda rencana peresmian jalan tol sebelum persoalan dampak proyek terselesaikan.
’’Hasil pantauan kami di lapangan, masih banyak persoalan kaitannya dampak proyek belum terselesaikan. Harapannya peresmian jalan tol ditunda dulu,’’ tandas Ketua Komisi C DPRD Jombang, Masud Zuremi, Selasa (5/9).

Dirinya berharap Pemkab Jombang melalui dinas PUPR pro-aktif mengawal hak-hak warga terdampak proyek. ’’Pemkab harus pro aktif, turun bersama dengan PT MHI (Marga Harjaya Infrastruktur) dan PT Hutama Karya menginventarisir semua persoalan kaitannya hak-hak warga yang belum dipenuhi, khususnya terkait dampak proyek terhadap lingkungan sekitar,’’ bebernya.

Sebab, dirinya menyebut masih cukup banyak persoalan  terkait dampak proyek yang belum terselesaikan, salah satunya kaitannya keberadaan sejumlah saluran irigasi dan jalan. ’’Saya banyak menerima laporan warga, mengeluh kondisi saluran irigasi terkena dampak proyek tol, pekerjaannya masih terbengkalai,’’ bebernya. Seperti kondisi saluran irigasi di beberapa titik di Dusun Sugihwaras, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito, Dusun Kandangan, Desa Carangrejo, saluran irigasi di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben termasuk irigasi di wilayah Bandarkedungmulyo yang menjadi tanggungjawab PT Hutama Karya.

Selain itu juga, pihaknya juga mendapat keluhan petani Desa Carangrejo mempertanyakan pembangunan jalan tani yang dijanjikan PT MHI. ’’Infonya lahannya sudah siap, sudah dibebaskan, tapi sampai sekarang belum ada pengerjaan sama sekali, ini kita minta juga diselesaikan terlebih dulu,” imbuhnya.

Menurutnya, meski proyek jalan tol Moker merupakan proyek nasional, namun jangan sampai hak-hak warga sekitar dikorbankan, terlebih ketersediaan saluran irigasi sangat dibutuhkan petani untuk mendongkrak produktivitas hasil panen, termasuk pentingnya jalan tani sebagai akses para petani mengangkut hasil panen serta alat-alat pertanian. ’’Ini erat kaitannya dengan kesejahteraan petani, kaitannya ketahanan pangan kita, karenanya tidak boleh dianggap sepele, harus didahulukan,” tandasnya.

Di luar itu, mantan bendara DPW PKB Jatim ini juga mendengar masih adanya polemik terkait pembayaran dana kompensasi yang harus diterima warga terdampak proyek. ’’Terkait pembayaran kompensasi ke warga harus klir juga, kalau pun sudah dibayar, berapa warga yang menerima dan besarannya berapa harus jelas,” imbuhnya.

Sebab, pihaknya mendapat aduan sejumlah warga Desa Carangrejo, terkait penyaluran dana kompensasi debu dan bising. ’’Ini juga ada warga mengadu tahu-tahu diminta kumpul di balai desa, diberi uang hanya Rp 350 ribu per KK tanpa pernah dilibatkan proses musyawarah sebelumnya. Nanti juga kita cari tahu seperti apa kebenarannya,’’ bebernya.

Sebagai langkah konkrit, pihaknya segera akan membawa persoalan ini di internal komisi. ’’Secepatnya kita bahas persoalan ini dikomisi, mungkin kita juga segera akan agendakan sidak ke lokasi proyek tol, kalau perlu kita datangi masing-masing kepala desa untuk menginventarisir permasalahan,’’ tandasnya.

Foto dok, pekerjaan overpass jalan tol Moker di desa carangrejo, Kecamatan kesamben
(FOTO: NASIKHUDDIN/JAWA POS RADAR JOMBANG)

(jo/naz/mik/JPR)

Source link