JPU Bacakan Keterangan Saksi Ahli – Radar Kediri

          Sayangnya, saksi ahli yang sedianya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) tersebut tidak dapat hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Sidoarjo. Kendati begitu, proses persidangan yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Dede Suryaman itu tetap berlangsung.

Sidang keempat kemarin berlangsung sekitar pukul 14.05. Karena saksi ahli berhalangan hadir, majelis hakim pun mempersilakan JPU untuk membacakan berkas perkara pemeriksaan saksi tersebut.

“Terdakwa ini mendapatkan uang dikarenakan oleh jabatannya. Jadi ini sudah menyalahi aturan, ” jelas JPU Wahyuning Diah ketika membacakan kesaksian dari saksi ahli yang tak hadir di persidangan.

Diah menyebut, kesaksian saksi ahli yang dibacakannya di persidangan sesuai dengan hasil keterangan saksi ahli ketika dimintai keterangan dari penyidik kepolisian.

Untuk diketahui, kemarin merupakan perjalanan sidang terdakwa Kades Bulu yang keempat. Sepekan sebelumnya, saat sidang ketiga proses persidangan sempat dilakukan penundaan. Penundaan itu dikarenakan tidak datngnya saksi.

Selama persidangan Kades Bulu Siti Nurhasanah ditemani oleh dua pengacara. Usai mendengar pembacaan keterangan ahli oleh JPU, penasihat hukum kepala desa ini mengajukan keberatan. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan majelis hakim.

Alasannya, keterangan saksi ahli tersebut seharusnya disampaikan langsung oleh saksi yang bersangkutan. Bukan oleh pihak lain. Namun nyatanya di persidangan kemarin, harus dibacakan oleh JPU karena ia tak datang ke Pengadilan Tipikor.

          “Berdasarkan pasal 180 KUHAP, hal itu tidak benar,” jelas Steven Mandraguan, salah satu pengacara Siti Nurhasanah.

Dalam pasal itu, menurut Steven, dijelaskan bahwa keterangan ahli harus dinyatakan di hadapan sidang pengadilan. Meski begitu, soal keberatannya, penasihat hukum kades ini tetap menyerahkan sepenuhnya terhadap pertimbangan majelis hakim.

          Dalam kasus ini, Siti Nurhasanah terjerat pasal 12 huruf e jo pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasusnya berawal ketika Siti Nurhasanah yang menjabat Kepala Desa Bulu, Kecamatan Semen tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber (Sapu Bersih) Pungli Satreskim Polres Kediri Kota. Dia diduga kuat terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) sertifikat tanah yang diurus oleh warga desanya.

          Demi membuktikan kasus ini, JPU telah menghadirkan lima saksi dalam sidang Pengadilan Tipikor. Setelah kemarin, selanjutnya pada siding berikutnya, Kamis (3/5), persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Saksi ini akan diajukan pengacara terdakwa. Rencananya, berjumlah dua orang.

(rk/*/die/JPR)

Source link