Kades Protes Operasional Ambulans Desa – Radar Jember

Meskipun sempat diserahkan kepada desa, namun ternyata untuk pelaksanaan operasional merupakan wewenang dari fasilitas kesehatan. Seperti terlihat dalam rapat koordinasi di Kecamatan Wuluhan yang menghadirkan tujuh kepala desa di Wuluhan bersama dokter Puskesmas Wuluhan. 

Dalam rapat itu, disampaikan bahwa para kepala desa ini masih bingung dengan adanya ambulans desa. “Kita dipasrahi mobil ambulans, tetapi tidak bisa menggunakannya,” ucap Heri Hariyanto, Kades Glundengan, Wuluhan kemarin.

Dirinya mengatakan jika program ambulans desa ini tidak sesuai dengan namanya. “Programnya satu desa satu ambulans, dimana peruntukannya untuk desa, tetapi ini malah lain,” jelasnya. 

Kenyataannya malah tidak sesuai dengan keinginan kepala desa. Desa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan ambulans desa tersebut.

Heri mengatakan, sebenarnya tidak masalah jika memang pengendaliannya oleh dinas kesehatan melalui fasilitas kesehatan di tingkat desa. Namun, kenyataan di lapangan masyarakat mengetahuinya jika ada masalah kesehatan dan lain sebagainya mesti yang menjadi jujugan adalah kepala desa. “Pasti larinya ke desa,” tegasnya.

Sehingga, mau tidak mau pihaknya dan perangkat desa pun harus memberikan bantuan kepada masyarakat. “Warga yang meminta bantuan, ya harus langsung memberikan bantuan,” jelasnya. Namun, kini pihaknya belum bisa memberikan bantuan itu karena memang bukan wewenangnya.

Apalagi, untuk desanya yang mendapatkan ambulans desa pada periode kedua, malah belum mendapatkan pelat nomor dan sopir yang menjalankan mobil ambulans tersebut. Sehingga, kini mobil itu belum dapat beroperasi. Hal ini menimbulkan stigma buruk di masyarakat, sebab sudah diberi ambulans tetapi tidak digunakan untuk melayani masyarakat. 

“Kalau seperti ini yang serba salah kepala desa. Lebih baik ditempatkan di desa karena lebih efektif melayani masyarakat,” terangnya.  Oleh karena itu, pihaknya berharap segera ada solusi untuk desa agar bisa memanfaatkan ambulans desa itu bisa lebih optimal dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Termasuk jika memang nantinya ada sopir ambulans yang disediakan, maka juga sopirnya diharapkan dari warga setempat. Karena memang harus bisa stand by 24 jam. “Sehingga bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat Jember,” tegasnya. 

Sementara itu, Ardi Pujo Prabowo, anggota Komisi D DPRD Jember mengakui jika ada kepala desa yang menyalahgunaan penggunaan ambulans desa. Dimana Ambulans tidak digunakan sebagaimana juklak dan juknis yang ada. “Memang sempat ada anggapan bahwa ambulans desa merupakan aset desa,” jelasnya.

Sehingga, pihaknya menemukan ada ambulans desa diparkir di Kantor Desa. Padahal, sebenarnya ambulans tersebut diperuntukan bagi fasilitas kesehatan yang ada di desa. Dengan demikian, maka akan tetap menjadi aset dinas kesehatan. Namun, jika memang perlu ada optimalisasi pelayanan masyarakat, dirinya mengatakan jika kepala desa bisa langsung berkomunikasi dengan pelayanan kesehatan.

“Dengan demikian, tidak ada polemik lagi terkait dengan ambulans desa ini,” terangnya. Ardi juga meminta kepada desa yang masuk pembagian ambulans tahap kedua untuk bersabar. Apalagi, untuk pelat nomor dan sopir juga belum ada. Dirinya melihat ada pelanggaran dengan dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk mengantar pasien ke puskesmas induk. 

Oleh karena itu, pihaknya meminta ada pengawasan lebih kepada kepala desa yang terbukti menyalahgunakan ambulans desa ini. “Dengan harapan, ambulans desa ini benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

(jr/ram/hdi/das/JPR)

Source link