Karena Tergiur Komisi – Radar Kediri

SIDOARJO – Tergiur dengan iming-iming komisi. Itulah alasan para pemilik CV rekanan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Kediri saat membuat kuitansi palsu. Sebab, dari pembuatan kuitansi palsu itu mereka bisa mendapat kompensasi berupa fee hingga 5 persen.

Fakta itu muncul dalam persidangan kasus Penyalahgunaan anggaran 2015-2016 Disnakan Kabupaten Kediri di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin. Kasus ini menyeret mantan Kadisnakan Sri Suparmi sebagai terdakwa.

“Saya mendapatkan 5 persen,” aku Sunarko, direktur CV Indra, di hadapan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman.

Menurut Sunarko yang memberi komisi lima persen kepada dirinya adalah Susilo Winayu. Lelaki itu selain saat itu menjadi Kasi Peternakan juga adalah pejabat pembuat komitmen (PPK). Menurutnya, selama ini dia menyediakan pengadaan alat tulis dan kaus stan. Sunarko mengaku dikontrak sekali. Yaitu pada 2015.

Komisi lima persen tersebut dihitung berdasarkan nilai keseluruhan kontrak yang dibuatkan kuitansi itu. Saat itu jumlahnya mencapai Rp 18 juta. “Itu (Rp 18 juta, Red) dari enam paket pengadaan barang,” terangnya.

Hakim Dede Suryaman sempat bertanya alasan Sunarko diberi kompensasi. Padahal, perintah bagi CV-CV yang terlibat kontrak adalah mengembalikan 10 persen dari nilai total kontrak. Menurut Sunarko, selama ini rekanan kesulitan memperoleh keuntungan jika hanya mengembalikan 10 persen.

Apalagi dia diminta untuk mencari barang dengan kualitas standar tapi dengan harga yang terjangkau. Karena itulah dia memberi izin pada Susilo untuk meminjam nama CV-nya untuk pengadaan barang itu. “SPj (Surat pertanggungjawaban, Red) juga ada,” terangnya.

Hal senada disampaikan oleh Moch. Mambak Udin, direktur CV Banyu Mili. Pria yang melayani pengadaan barang berupa alat tulis, kaus, biogas, serta pakan ternak ini dikontrak 40 kali oleh Disnakan. Dengan nilai total sekitar Rp 86 juta sepanjang 2015-2016.

Selain dua orang itu, pengadilan kemarin juga meminta keterangan dua direktur  CV lainnya. Yaitu Prasetyo Budi dari CV Djong Tjahja Sorja dan Fendy Putro Hartanto, pemilik CV Putra Airlangga. Berbeda dengan Mambak Udin maupun Sunarko, Pras mengaku mendapat kompensasi 3 persen dari Kabid Kesehatan Hewan (Keswan) Apriyani Dwiwin Dyastuti. Sedangkan Fendy juga memperoleh kompensasi sebesar 3 persen dari Susilo terkait pengadaan barang bangunan. “Seperti semen, dan bahan bangunan lain,” jelas Fendy.

Untuk diketahui Suparmi dijerat pasal 2 Jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan subsidernya adalah pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Suparmi juga dianggap melanggar pasal 12 huruf e Jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dia diduga menyisihkan anggaran belanja daerah Rp 547,3 juta.

(rk/*/die/JPR)

Source link