kasus penebangan liar di puncu – Radar Kediri

KEDIRI KABUPATEN – Polisi masih menyelidiki kasus pelaporan terhadap aksi penebangan liar yang dilakukan PT Empat Pilar Anugerah Sejahtera (EPAS) di cerukan sumber Damarwulan, Desa Puncu, Kecamatan Puncu. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal ‘penguasa’ area yang jadi tempat tumbuhnya pohon-pohon tersebut. Apakah seperti klaim PT EPAS atau memang masuk dalam HGU PTPN XII Ngrangkah Sepawon.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kasatreskrim Polres Kediri AKP Hanif Fatih Wicaksono mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP). Termasuk meminta keterangan saksi-saksi. “Dalam kasus ini kita tidak bisa terburu-buru menyimpulkan atau siapa yang salah dalam hal ini,” katanya.

Hanif menambahkan hal yang membuat pihaknya tidak bisa terburu-buru menyimpulkan kasus ini adalah dikarenakan adanya ketumpangtindihan surat izin yang sama-sama di keluarkan oleh negara. Yaitu izin HGU yang dimiliki PTPN XII dan juga PT EPAS yang memiliki izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. “Ini yang harus kita cermati dan cek satu-satu surat izin tersebut,” ungkap polisi berpangkat balok tiga di pundaknya.

Atas alasan itulah, pihak kepolisian tidak bisa segera melakukan penetapan tersangka atas kasus penebangan pohon di daerah Puncu yang dilapurkan pihak PTPN XII tersebut. Atas dasar itu pula, polisi menyebut masih belum ada titik terang dalam kasus ini.

Hanif berpendapat, yang bisa menghentikan usaha pertambangan yang memiliki WIUP hanyalah pengadilan dan si pemberi izin dari PT EPAS sendiri. Agar tidak terjadi gejolak lebih lanjut, kepolisian hanya mengimbau PT EPAS agar tidak melakukan penambangan di wilayah Puncu terlebih dahulu permasalahan surat izin tersebut bisa terselesaikan. “Sudah kami imbau sehingga kini PT EPAS belum melakukan aktivitas tambangnya,” terang mantan kasatreskrim Polres Madiun ini.

Untuk diketahui konflik antara PTPN XII dengan PT EPAS bermula sekitar Oktober hingga November saat pihak PT EPAS menebangai ratusan pohon milik PTPN XII karena menganggap wilayah yang ditebangi tersebut adalah masuk WIUP-nya. Namun ternyata PTPN bisa menunjukkan surat izin wilayah tersebut. Sehingga tidak terima sekitar 700-an pohonnya ditebangi dengan alasan untuk akses pertambangan di wilayah Puncu.

(rk/fiz/die/JPR)

Source link