Kendala Pilkada Serentak – Radar Bromo

DIWARNAI SEJUMLAH KENDALA: Aktivitas warga memberikan hak suaranya di salah satu TPS.
(Mokhamad Zubaidillah/Radar Bromo)

BANGIL – Sejumlah kendala masih ditemui dalam proses pemungutan suara Pilbup Pasuruan dan Pilgub Jatim di Kabupaten Pasuruan, (27/6). Di antaranya, masih ada pemilih yang tidak mendapatkan undangan mencoblos atau form C6 dari KPU.

Seperti yang diungkapkan Asyari, salah satu warga asal Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Ia menguraikan, kalau banyak warga di kampungnya yang tak bisa mencoblos. Padahal, mereka terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Warga tersebut sebelumnya pernah mencoblos.

“Seperti ibu saya yang akhirnya memilih tidak ikut mencoblos. Karena memang tidak mendapatkan undangan,” tandas Asyari. Ia tak mengerti mengapa hal ini terjadi. Ia khawatir ada permainan dari penyelenggara pilkada terkait adanya persoalan tersebut.

Tak jauh berbeda diungkapkan Mukhlis, salah satu aktivis asal Bangil. Ia mempertanyakan kinerja KPU serta KPPS di lapangan. Ia menjelaskan, banyak warga Kersikan, Kecamatan Bangil, yang tidak mendapatkan undangan untuk pencoblosan. Mereka pun tetap datang sembari membawa KTP elektronik. Kenyataannya, mereka ditolak oleh pihak KPPS.

“Alasannya, disuruh minta surat pengantar atau keterangan dari kelurahan. Ini, jelas meribetkan,” tukas dia. Hal inilah yang menjadi sorotannya. Ia memandang, pilkada di Kabupaten Pasuruan tahun ini karut-marut.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Zainul Faizin menjelaskan, sejatinya pemilih masih bisa melakukan pencoblosan meski tidak memiliki undangan. Asalkan, ia terdaftar di DPT serta memiliki e-KTP atau suket.

“Terkait faktor yang menjadi penyebab tidak adanya undangan dari KPPS, itu yang masih belum kami komunikasikan. Terkait di Kersikan, sudah diklirkan,” urainya.

Zainul mengatakan, laporan yang ia terima, form C6 sejatinya 100 persen sudah dibagikan. “Namun, mungkin ada yang dibagi, tapi rumah kosong, diberikan ke saudaranya, sehingga tidak sampai ke tangan pemilih,” jelasnya. Sehingga, KPU pusat pun mempermudah karena aturan sebelumnya harus C6 dan KTP. Namun, asalkan bawa identitas dan terdata di DPT, sudah bisa mencoblos di TPS setempat.

Adanya sejumlah kendala itu, juga menjadi temuan Komite Independen Pemantau Pemilu (KPP). Nur Karomah Rohmah, ketua KIPP Kabupaten Pasuruan mengatakan, ada 70 anggota KIPP yang juga memantau pelaksanaan pilkada di lapangan.

“Untuk pencoblosan masih kami temukan permasalahan administrasi kecil, yaitu dimana pemilih yang hadir ada yang ditandatangani oleh panitia, bukan pemilih sendiri,” ujarnya.

Dikatakan terkait permasalahan administrasi harusnya tidak terjadi. Ini, lantaran di TPS ada pengawas yang seharusnya bisa menertibkan terkait permasalahan administrasi di lapangan. Selain itu, di hari pencoblosan, KIPP juga masih menemukan ada Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang.

Seharusnya, APK ini sudah diturunkan di hari terakhir masa kampanye. “Ini, menjadi catatan kami, masih ditemukan APK Pilgub yang masih terpasang saat pilkada,” terangnya.

M. Nasrup, Komisioner Panwaslih Divisi Hukum, Penindakan, dan Pelanggaran (HPP) Kabupaten Pasuruan membenarkan bahwa ternyata masih ditemukan APK Pilgub yang terpasang, Rabu (27/6). Tepatnya di Desa Kedungboto, Kecamatan Beji.

“Jadi, APK semua sudah kami sisir bersama KPU dan Satpol PP. Itu, sudah bersih. Namun, entah kenapa di Kedungboto ada yang memasang kembali,” jelasnya. Dan, ini menjadi catatan khususnya kepada PPL dan PPK.

Selain itu, diakui ada TPS yang surat suaranya memang lebih sedikit dari jumlah DPT. Namun, dengan total pemilih yang datang, jumlah surat suara tidak sampai kehabisan. Selanjutnya, Panwaslih juga terus mengawasi distribusi logistik dari TPS ke desa dan ke kecamatan. Termasuk akan memantau perhitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

(br/one/mie/mie/JPR)

Source link