Kepala DPU Kota Dituntut Lebih Berat, Ini Alasannya – Radar Kediri

KEDIRI KOTA – Jaksa penuntut umum (JPU) telah menjatuhkan tuntutan pada tiga terdakwa kasus korupsi Jembatan Brawijaya. Yang terberat adalah tuntutan Kasenan, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Kediri. Yakni 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan. Mengapa?

“Karena terdakwa ini menutup-nutupi. Kita anggap hal itulah yang memberatkannya,” ungkap Muh. Ashlah Fahroqi, salah satu JPU Kejari Kota Kediri.

Beberapa fakta yang ditutupi di antaranya seperti harga girder. Seharusnya sejak awal diketahui jika dilakukan penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) oleh panitia pengadaan. Namun praktiknya, panitia pengadaan tidak membuaat HPS. Mereka menyerahkan perencanaan pengadaan itu ke PT Geoplano.

Kasenan diduga mengetahui harga balok girder yang membengkak tetapi ditutup-tutupi. Sehingga merugikan negara hingga Rp 13 miliar. “PT Geoplano umumkan harganya padahal HPS belum ada. Dan hal ini terdakwa pasti tahu. Karena dia kepala dinasnya saat itu,” terang Ashlah.

Namun di persidangan, Kasenan memilih tidak mengungkapnya. Pun saat ditanya soal HPS, ia banyak menjawab tidak tahu. Padahal itu tanggung jawabnya. Yang mengungkap di persidangan justru dua terdakwa lain, Nur Iman dan Wijanto.

“Kasenan terkesan menutup-nutupi,” ungkap jaksa yang pernah bertugas di Kejari Kabupaten Kediri ini.

Terkait siapa saja pihak yang menerima aliran uang proyek Brawijaya itu, Kasenan kerap menjawab tidak tahu dan lupa. Menurut Ashlah, terdakwa pernah mengakui, mengantar sejumlah uang ke anggota dewan. “Tapi lagi-lagi siapa yang dia beri uang dan nominalnya berapa, dijawab lupa,” papar JPU ini.

Selain itu, lanjut Ashlah, Kasenan membantah menerima uang Rp 466,5 juta dari PT Surya Graha Semesta (SGS). Namun saksi lain dari PT SGS,  yakni bendahara Ratna Widya Astuti, komisaris Tjahjo Widjojo alias Ayong, dan Rudi Wahono, direkturnya, mengaku, Kasenan menerima uang tersebut. “Dia malah beralibi uang itu adalah utang dan telah dikembalikan. Tapi Ayong mengaku belum ada pengembalian,” tegas jaksa ini.

Seperti diketahui, dua terdakwa lainnya adalah Kabid Permukiman sekaligus Ketua Lelang Wijanto dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nur Iman Satryo Widodo. Keduanya dituntut sama. Yaitu, 4 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan.   

(rk/fiz/die/JPR)

Source link