Kesejahteraan Guru Belum merata. – Radar Madura

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Bambang Budi Mustika mengaku sudah memenuhi TPG. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga pengawas. Menurutnya, pembayaran TPG hingga triwulan ketiga diberikan sesuai SK yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

”Tinggal triwulan empat yang menunggu dana. Desember kemungkinan sudah bisa dibayarkan. Sejauh ini tidak ada masalah dengan pembayaran,” ujarnya Jumat (24/11).

(SIGIt AP/Radar Madura/JawaPos.com)

Bambang menjelaskan, kendala pembayaran tidak terlalu menimbulkan gejolak. Sebab, keterlambatan pencairan tunjangan biasanya karena dana belum turun dari pemerintah pusat atau terlambat SK. Beberapa kasus dikarenakan berkas sertifikasi susulan. ”Ada SK yang baru masuk. Sekitar 15 guru TK,” ungkapnya.

Total dana TPG tahun ini Rp 162 miliar. Dana tersebut lebih. Sebab, banyak guru sertifikasi yang sudah pensiun atau meninggal dunia. Diperkirakan ada sisa sekitar Rp 20 miliar. ”Dikembalikan ke kasda. Tahun depan pemerintah pusat cukup memberikan dana tambahan dari sisa tahun ini. TPG tidak bisa dipakai untuk kegiatan lain,” tutur Bambang.

Jika dibagi rata, setiap guru bisa mendapat tunjangan Rp 3,6 juta. Namun pada kenyataannya, satu guru bisa mendapat Rp 9 juta–Rp 11 juta. Sesuai dengan gaji pokok dan jabatan guru tersebut. ”Sekarang lebih banyak guru sertifikasi yang pensiun dibandingkan dengan penerimaan baru,” terangnya.

Terpisah, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Bangkalan Ach. Mudjalli menyampaikan, hak sejumlah guru sertifikasi belum terpenuhi. Ada utang TPG yang belum dibayarkan. Alasannya, menyesuaikan dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.

”Menyesuaikan dengan kekuatan anggaran. Bisa jadi dalam satu tahun ada anggaran untuk tunjangan tujuh bulan. Ini salah satu kendalanya. Kadang masalah berkas yang belum lengkap,” ungkapnya.

Namun, ada berita baik. Diperkirakan, utang pembayaran tunjangan akan terpenuhi tahun ini. Pihaknya kembali melakukan pendataan. ”Mudah-mudahan informasi ini positif. Semua yang terutang untuk Kemenag di Jawa Timur (Jatim) akan dipenuhi Desember 2017. Termasuk yang sudah meninggal. Itu informasi dari kanwil. Dengan catatan, pemberkasan bisa segera dilengkapi,” kata mantan Kepala Kemenag Sampang itu.

”Untuk 2017, sudah dicairkan sampai triwulan tiga. Insya Allah tidak ada masalah pembayaran tahun ini. Desember harus tuntas,” imbuhnya.

Kasi Pendma Kemenag Bangkalan Hamid menjelaskan, pihaknya tidak memiliki data guru sertifikasi per jenjang pendidikan. Sedangkan untuk tunjangan, menurutnya variatif. ”Datanya bukan per jenjang, tapi per status. PNS dan non-PNS reguler serta inpassing. Tunjangan PNS sesuai gaji pokok. Sama dengan inpassing, dihitung berdasar masa kerja. Kalau non-PNS reguler Rp 1,5 juta,” ujarnya.

Hamid menambahkan, dana sertifikasi yang belum terbayarkan bermacam-macam. ”Ada yang terutang sejak 2011. Ada yang tiga tahun. Ada yang dalam satu tahun tidak terbayar tiga bulan. Macam-macam,” paparnya.

(mr/bad/hud/han/bas/JPR)