Khawatir Dihukum Lebih Berat, Syafii Terima Vonis Majelis Hakim – Radar Madura

Sebagaimana diketahui, dalam persidangan Senin (18/12), majelis hakim PN Tipikor Surabaya memvonis Syafii hukuman 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Majelis hakim juga memutuskan mencabut hak untuk dipilih bagi Syafii selama 3 tahun setelah bebas dari penjara.

Menyikapi vonis tersebut, Syafii awalnya menyatakan pikir-pikir. Namun, tujuh hari berselang, Syafii melalui kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh, menyatakan menerima vonis majelis hakim yang dipimpin Tahsin. Dengan demikian, Syafii mantap tidak akan melakukan upaya hukum lanjutan, yakni banding.

Menurut Sholeh, keputusan tidak mengajukan banding dan menerima vonis majelis hakim bukan tanpa pertandingan. Pihaknya khawatir, apabila melakukan upaya banding, hukuman kepada Syafii cenderung malah lebih berat. ”Itu yang dikhawatirkan. Makanya memilih tidak banding dan menerima putusan majelis hakim,” ujarnya Minggu (24/12).

Sebenarnya, klaim dia, Achmad Syafii tidak bersalah. Sebab, yang bersangkutan tidak terlibat langsung suap kepada mantan Kajari Pamekasan. Semestinya, hal ini menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memvonis Syafii lebih ringan. Namun yang terjadi, Syafii justru dijatuhi hukuman paling berat.

”Andai saja divonis 1 tahun, itu masih dianggap wajar. Tapi malah divonis 2 tahun lebih. Terus terang kami tidak habis pikir. Sebab, klien kami tidak terlibat langsung. Penentuan nominal suap juga tidak tahu,” beber Sholeh.

Pengacara asal Sampang itu menyampaikan, karena Syafii tidak menempuh langkah hukum lanjutan, bisa dipastikan perkara suap kepada mantan Kajari Pamekasan tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Selanjutnya, pihaknya menunggu sikap jaksa KPK. ”Kami belum tahu sikap jaksa KPK. Tapi ketika kami tidak banding dan jaksa juga tidak banding, kasus ini inkracht,” tukasnya.

Sementara itu, jaksa KPK Arif Suhermanto menyatakan, setelah berdiskusi dengan rekan-rekan jaksa dan pimpinan KPK, diputuskan menerima vonis majelis hakim terhadap Achmad Syafii. Jaksa tidak mengajukan banding. Pertimbangannya, semua uraian jaksa diambil alih majelis hakim saat sidang putusan berlangsung.

Majelis hakim lalu menvonis Syafii bersalah dan memberikan hukuman tambahan dicabut hak untuk dipilih. ”Putusan majelis hakim tidak jauh dari tuntutan kami. Atas pertimbangan itu, kami menerima putusan majelis hakim,” tegas Arif.

Dia menyatakan, apabila tidak ada yang mengajukan banding selama tujuh hari sejak vonis majelis hakim dibacakan, berarti perkara suap tersebut inkracht. Untuk itu, KPK segera melakukan eksekusi terhadap Achmad Syafii dan terdakwa lainnya. Yaitu, para terpidana akan menjalani hukuman penjara.

Sebab, sampai saat ini para terpidana dititipkan di Rutan Kelas I Surabya, Medaeng, Sidoarjo. Nantinya, para terpidana bisa menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas 1 Surabaya, Porong, Sidoarjo, atau Lapas Sukamiskin, Bandung.  ”Sekarang masih ditahan di rutan. Nanti akan dipindah ke lapas,” ujar Arif.

Dia melanjutkan, apabila terpidana mengajukan dipenjara di Lapas Pamekasan, itu sah-sah saja. Hanya, tetap akan dipertimbangkan. ”Yang jelas, untuk kasus korupsi, bukan ditahan di rutan, tapi di lapas,” tandasnya.

(mr/daf/hud/han/bas/JPR)