Penelusuran Jawa Pos Radar Madura (JPRM) terdapat tujuh perpus SD yang belum dioperasikan. Di antaranya, perpustakaan di SDN Ketapang Daya II dan IV, Kecamatan Ketapang. Kemudian, SDN Nepa II, Kecamatan Banyuates. Lalu, SDN Kedungdung III, Kecamatan Kedungdung.

Meskipun gedung sudah berdiri mentereng, tapi tidak kunjung digunakan. Padahal, pembangunan fasilitas tersebut menelan anggaran sekitar ratusan juta. Hal itu mendapat tanggapan negatif dari anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri.

Menurut dia, tiap tahun perpustakaan menjadi agenda pemerintah pusat dan kabupaten tiap tahun. Mulai dari SD hingga SMA/SMK. Program tersebut bertujuan menyukseskan budaya literasi dengan mendorong semangat siswa membaca buku di perpustakaan.

Akan tetapi, hal itu tidak ditopang dengan komitmen sekolah untuk memanfaatkan perpus dengan baik. ”Kami banyak menemukan gedung perpus sekolah yang dibiarkan kosong, dijadikan gudang. Bahkan, ada yang digunakan sebagai tempat bermain tenis meja,” ucapnya kemarin (8/7).

Keberadaan perpustakaan harus sesuai dengan peruntukannya. Yakni, sebagai ruang belajar dan membaca bagi siswa. Apalagi, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti dan mewajibkan siswa membaca buku pelajaran atau buku bacaan selama 15 menit sebelum KBM  berlangsung.

Dia meminta kepada sekolah untuk lebih kreatif dalam mengelola perpus. Misalkan, dengan memodifikasi ruangan perpus menjadi menarik. Penataan buku harus rapi. Juga, adanya petugas pustakawan yang berkompeten. Dengan demikian, siswa lebih semangat dan tidak jenuh saat membaca buku di perpus.

Pihaknya tidak menampik banyak perpus yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan. Akan tetapi, hal itu tidak lantas dijadikan sebagai alasan tidak mengoperasikan perpustakaan sebagai tempat belajar dan membaca buku.

”Bagaimanapun kondisinya, perpustakaan harus difungsikan dengan baik. Apalagi, tidak semua SD bisa mendapatkan bantuan gedung perpus. Sekolah jangan kaku dan miskin kreativitas karena sarpras yang belum memadai,” ujarnya.

Politikus PKB itu mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang aktif melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada sekolah yang sudah memiliki perpustakaan. Perpus harus segera dimanfaatkan, dan program yang dapat berimplementasi terhadap peningkatan literasi juga mesti lebih digalakkan.

Sekolah bisa melibatkan siswa dalam pengelolaan perpustakaan. Dengan begitu, mereka  tidak hanya belajar. Tetapi, juga mempunyai tanggung jawab menjaga dan mengelola fasilitas tersebut. Pemkab akan rugi jika perpus tak kunjung dimanfaatkan. Apalagi, indeks pendidikan manusia (IPM) di Sampang rendah.

Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Disdik Sampang Achmad Mawardi mengatakan, sekolah dasar di Kota Bahari berjumlah 654 lembaga. Perinciannya, 625 SD negeri dan 29 SD swasta. SD yang sudah memiliki fasilitas perpus sekitar 50 persen. ”Memang masih banyak sekolah yang belum bisa memanfaatkan perpus,” ungkapnya.

Pihaknya mengklaim sudah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada sekolah terkait pengelolaan perpus dan mewanti-wanti agar perpus dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sementara untuk pengadaan buku referensi, sekolah bisa menggunakan dana BOS.

”Kami sudah merencanakan untuk mengadakan kegiatan pelatihan pustakawan kepada guru. Terutama sekolah yang sudah difasilitasi perpus, sehingga pengelolaan perpus bisa maksimal,” tukasnya.

(mr/nal/han/bas/JPR)