Konsisten, Rapat Paripurna tanpa Kehadiran Bupati – Radar Madura

Di ruang paripurna DPRD, dari pihak eksekutif hanya diwakili Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono dan sejumlah pejabat. Sementara dari legislatif ada Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi, Wakil Ketua Abdurrahman dan Abdul Latif Imron.

Imron Rosyadi menyatakan, meskipun tidak dihadiri bupati, rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi tetap jalan. Kata dia, pembahasan RAPBD tidak boleh berhenti. ”Bagi kami, ketidakhadiran bupati tidak istimewa. Justru kalau bupati hadir, itu istimewa,” sindirnya.

Menurut Imron, bupati sudah biasa tidak hadir setiap kali ada sidang paripurna. Namun, klaim dia, absennya bupati di sidang paripurna jangan sampai menghambat roda pemerintahan. ”Pemerintahan harus jalan,” ujarnya.

Hanya, sambung dia, pemerintahan di Bangkalan terkesan tidak ideal. Semestinya, bupati hadir dalam sidang paripurna. Apalagi agendanya pembahasan RAPBD Bangkalan 2018. ”Beginilah kondisi Bangkalan. Untungnya, setiap paripurna ada Sekkab yang mewakili,” katanya.

”Kami cukup berlapang dada. Karena kalau RAPBD dibiarkan, mudaratnya jauh lebih besar. Lebih baik pembahasan RAPBD tetap lanjut meski tanpa kehadiran bupati,” imbuh Imron.

Dia menyebutkan, kurang lebih sudah tahun bupati tidak pernah hadir dalam rapat paripurna. Pihaknya menilai, hal itu tidak jadi masalah karena secara aturan memang tidak dilarang. ”Masih ada Sekkab dan Wabup,” tuturnya.

Namun, Imron tetap menyayangkan ketidakhadiran bupati. Ibarat kapal, Bangakalan tanpa nakhoda. ”Mau bagaimana lagi, jangankan kegiatan yang digelar DPRD, yang digelar pemkab pun, bupati jarang hadir,” ungkapnya.

Dia berharap, bupati mengikuti rapat paripurna berikutnya. Banyak pembahasan penting mengenai rancangan APBD 2018. ”Kami ingin APBD 2018 tidak terlambat seperti tahun lalu. Target kami, November selesai,” jelasnya.

Usai penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, agenda berikutnya hearing dengan komisi-komisi. ”Besok (hari ini, Red) pembahasan RAPBD dilanjutkan di komisi-komisi,” ucapnya.

Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono mengatakan, kehatidakhadiran bupati tidak mengurangi substansi dan esensi rapat paripurna. Semua saran, masukan, dan pandangan dijawab semua. Jika masih ada yang kurang, bisa dilanjutkan di komisi.

”Bupati ada kegiatan. Wabup juga ada kegiatan. Jadi, saya yang mewakili. Tapi, esensinya kan tidak berkurang,” katanya.

Menurut Eddy, meskipun setiap rapat paripurna bupati tidak hadir, pemerintahan di Bangkalan tetap jalan. ”Buktinya, sampai sekarang pemerintahan Bangkalan berjalan sebagaimana mestinya,” klaim dia.

(mr/daf/hud/bas/JPR)

Source link