KPU Kesulitan Kejar Target Partisipasi Pemilih – Radar Semarang

Karena hal itu, KPU Kabupaten Semarang merasa pesimistis dapat mencapai target pemilih sampai 77,5 persen. Ketua KPU Kabupaten Semarang, Guntur Suhawan mengatakan hal itu sulit tercapai menyusul adanya ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut.

“Persyaratan menggunakan hak pilih pada Pilkada 2018 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Hal itu karena pemilih yang sudah masuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) wajib membawa surat undangan dan E-KTP ketika mau nyoblos di TPS. Ini jadi tantangan berat buat kami,” kata Guntur, Kamis (31/5).

Diakuinya, pada Pilgub Jateng 2018 nanti pihaknya dituntut supaya dapat tercapai partisipasi pemilih hingga 77,5 persen. Tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, yakni membawa bukti surat undangan dan E-KTP atau suket. 

“Realita di lapangan, orang kadang lupa membawa formulir C6 saat datang ke TPS. Kalau pemilu sebelumnya, seseorang yang masuk DPT datang ke TPS langsung nyoblos tanpa harus membawa bukti surat undangan dan E-KTP atau suket,” katanya.

Adapun persyaratan membawa formulir C6 dan e-KTP saat mencoblos wajib bagi pemilih yang masuk DPT maupun DPT tambahan. Sedangkan pemilih yang memang tidak masuk DPT maupun DPT tambahan bisa menggunakan hak suaranya ke TPS hanya membawa E-KTP saja. 

“Yang wajib membawa formulir C6 dan E-KTP adalah orang yang masuk dalam DPT atau DPT tambahan. Kita pesimistis target partisipasi pemilih 77,5 persen bisa tercapai, ini ibaratnya mau memilih malah repot, apalagi masyarakat di pedesaan keberadaan surat undangan cenderung diabaikan,” katanya. 

Guntur mengungkapkan, permasalahan lain yang menjadi kajian KPU Kabupaten Semarang adalah seseorang yang hadir ke TPS wajib mengisi formulir C7 atau daftar hadir disertai tandatangan atau cap jempol. 

Hal itu berbeda dengan pemilu sebelumnya yang sudah dokumen daftar nama pemilih tanpa harus mengisi daftar hadir.  “Sebagai bentuk kehati-hatian untuk mengantisipasi kecurangan, dan saya kira ini juga menjadi persoalan bagi teman-teman  panwaslu,” ujarnya.

Guntur mengakui, ketentuan itu berpotensi terjadinya perdebatan di TPS. Ia berharap tim kampanye ikut menyosialisasikan. “PKPU ini mereduksi kasus  di Jakarta, untuk mengantisipasi adanya pemilih siluman,’’ terangnya.

Ia menambahkan, ketentuan untuk membawa surat undangan dan E-KTP juga berlaku pada Pemilu Serentak 2019. Hal ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017  tentang Pemilu. “Di UU No 7 Tahun 2017 sudah jelas mengamanatkan seorang pemilih harus membawa E-KTP dan C6. Kalau sekarang suket masih bisa, saya mohon ini disosialisasikan,” katanya.

(sm/ewb/zal/JPR)