Lima Jembatan Timbang Diswastakan Tahun Depan – Radar Surabaya

SURABAYA – Keluhan terhadap tidak berfungsinya jembatan timbang pasca peralihan wewenang sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tampaknya berlanjut. Setelah dipastikan dikelola sembilan dari 20 titik jembatan timbang oleh swasta. Untuk tahun depan baru dipastikan 5 titik saja. 

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahyunianto mengakui, jika pihak kementrian perhubungan kebingungan ketika didesak soal pengaktifan seluruh jembatan timbang di Jatim. Sempat disebutkan bahwa akan ada sembilan dari 20 jembatan timbang bakal beroperasi. Namun hingga tahun depan baru lima realisisasinya. “Kita kejar itu pertama versi dari staff mereka waktu ketemu di widang ada sembilan. Waktu kita ke sana (kementrian perhubungan, Red), tahun depan baru lima,” ujar Hammy, Rabu (18/6). 

Namun kelima jembatan timbang tersebut tidaklah dikelola oleh pemerintah pusat. Melainkan kepada pihak swasta. Tepatnya PT Surveyor Indonesia. “Sudah ditentukan, diswastakan. Dari dua yang sekarang aktif (Tuban dan Ngawi) menjadi lima tahun depan,” bebernya kepada wartawan. Jika teralisasikan kelima jembatan timbang, maka seluruhnya dikelola swasta. 

Sebenarnya terkait pengelolaan jembatan timbang pada pihak swasta ini, mendapat tentangan dari DPRD Jatim. Tetapi karena itu amanah undang-undang, maka pemprov pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan diakui oleh politisi PKS ini, sisanya telah disampaikan agar ada deskresi soal jembatan timbang. 

“Itu yang kemarin kita minta kalau mereka siap 9 yawes, tidak apa-apa. Karena ini amanah Undang-undang. Tapi pak gubernur (Soekarwo) kan minta diskresi. Jika sembilan dikelola, maka 11 balikno di pemprov. Ternyata mereka juga tidak berani. Kemudian sekarang 5, maka yang 15 kasih pemprov, itu juga gak berani,” tandasnya.

(sb/bae/jay/JPR)