Lima Tahun, 47 Perusahaan di Mojokerto Kabur – Radar Mojokerto

Sehingga, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Tak ingin itu terus terjadi, pemerintah setempat pun mencuatkan keinginan klasterisasi upah. Sebanyak 47 perusahaan hengkang sepanjang lima tahun terakhir. Besarnya UMK disinyalir menjadi alasan manajemen tak betah di Kabupaten Mojokerto.

Data itu diungkap Pansus DPRD saat melakukan pembahasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja, di gedung dewan kemarin. ’’Sekarang, sudah ada 47 perusahaan yang kabur,’’ kata Ketua Pansus Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Sujatmiko.

Ditegaskannya, perusahaan yang kabur itu di antaranya, perusahaan yang memproduksi sepatu di kawasan Ngoro. Perusahaan dengan sumber dana asal Korea itu dan di-launching awal tahun 2017 itu, kini sudah ancang-ancang hengkang dari Mojokerto. ’’Mereka ada rencana ke Ngawi. Bahkan, beberapa peralatannya sudah dipindah,’’ ujarnya.

Beberapa sumber menyebutkan, perusahaan ini adalah PT Dwi Prima Sentosa (DPS). Dan, baru diresmikan Wapres Jusuf Kalla pada Februari tahun 2017. Namun, dengan jumlah karyawan yang mencapai ribuan, perusahaan ini tak mampu mencukupi target pendapatan.

Besarnya upah minimum kabupaten (UMK) di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 3.565.000, memaksa perusahaan ini harus berpikir ulang dan mencari daerah dengan UMK rendah. ’’Di Ngawi hanya Rp 1.444.000,’’ kata sumber ini.

Selain DPS, sumber di internal Disnaker Kabupaten Mojokerto ini, juga menyebut, perusahaan lain yang sudah memulai perpindahan ke daerah lain adalah pabrik Longsun, Ngoro. Perusahaan yang memproduksi kompor ini dengan investor asal Taiwan.

Industri rokok cerutu Villiger, kini sudah mulai beranjak ke Jember. Pun demikian dengan Sun flower pabrik yang memproduksi keramik asal Ngoro. ’’Mereka pindah ke daerah dengan selisih UMK yang jauh lebih rendah,’’ tegasnya.

Sujatmiko tak membantah adanya kabar ini. Baginya, dengan hengkangnya perusahaan asing, justru merugikan banyak kalangan. Mulai dari pendapatan asli daerah (PAD) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebesar Rp 2,8 miliar hingga tingginya jumlah buruh yang dilakukan PHK.

Dengan klasterisasi upah, ancaman terhadap hengkangnya para investor bisa sedikit diminimalisir. ’’Tentunya, kita harus mencari aturan untuk mengantisipasinya,’’ tegas Sujatmiko.

Politisi PAN, Darman, menuturkan, UMK di Kabupaten Mojokerto juga mengalami perbedaan yang mencolok dibanding dengan Kota Mojokerto. Perhitungan inilah yang menjadi landasan pertimbangan kuat untuk melegalisasi klasterisasi.

’’Bandingkan dengan Jota Mojokerto. Tidak sampai Rp 2 juta. Sedangkan kita di perdesaan, bisa sampai Rp 3,5 juta,’’ pungkas dia. 

(mj/ron/ris/JPR)

Source link