Mahasiswa Pertanyakan Penanganan Dugaan Kasus Asusila – Radar Madura

Iklal, salah satu orator aksi mengatakan, mutasi terhadap lurah akibat dugaan tindak asusila patut dipertanyakan. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan cenderung tertutup mengenai kesalahan yang telah diperbuatnya.

Kecurigaan semakin menguat lantaran pemkab tidak memberikan sanksi apa pun. Pemerintah hanya memutasi. Padahal, mutasi bukan bentuk sanksi. Alasan yang kerap dikemukakan karena kasusnya dihentikan polisi.

”Tidak cukup bukti bukan berarti tidak bersalah. Ada buktinya tetapi tidak cukup untuk memenuhi unsur pidana,” kata Iklal. Menurut dia, sanksi ASN seharusnya tidak berpedoman pada proses hukum.

Sebab, pelanggaran kedisiplinan ASN belum tentu memenuhi unsur hukum. Pemerintah seharusnya menjatuhkan sanksi tegas kepada pejabat publik yang diduga melakukan tindak asusila itu.

Maimum, orator lain meminta pemerintah menunjukkan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Sebab, sebelum ada mutasi, inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap lurah dan sekretaris lurah yang diduga mendapat perlakuan kurang menyenangkan itu.

Dengan LHP, akan diketahui secara pasti pelanggaran yang dilakukannya. Pemerintah tidak punya alasan untuk tidak membeberkan mengenai hasil pemeriksaan itu. ”Pemerintah tidak berkenan membeberkan hasil LHP, ada apa ini,” katanya.

Maimum menyampaikan, jika mutasi merupakan dampak dari dugaan tindak asusila, seharusnya ada dasar kuat. Salah satunya, adanya pelanggaran. Jika ASN melakukan pelanggaran, pemerintah wajib memberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran.

Sekkab Pamekasan Moh. Alwi mengatakan, setelah mencuatnya kabar dugaan asusila itu, pemerintah langsung bertindak. Inspektorat memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.

Hasil dari pemeriksaan itu, keterangan dari lurah dan sekretaris lurah berbeda. Lurah  tidak mengakui adanya tindak asusila. Sementara sekretaris lurah mengaku ada tindakan asusila. ”Kami tidak punya cukup bukti untuk menghukum mantan lurah,” katanya.

Apalagi, polisi menghentikan proses penyelidikan. Dengan demikian, pemerintah semakin tidak memiliki dasar kuat untuk menjatuhkan sanksi terhadap mantan lurah yang diduga melakukan tindak asusila kepada sekretarisnya itu.

Alwi menyampaikan, jika masyarakat bisa menunjukkan bukti tindakan asusila itu, diminta segera melapor. Dengan demikian, penyelidikan akan dilanjutkan. Jika terbukti bersalah, akan dikenakan sanksi. ”Jangan paksa kami menjatuhkan sanksi kepada orang yang tidak bersalah,” katanya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, DNC, sekrertaris lurah Bugih melaporkan EMS ke Polres Pamekasan. EMS yang juga diduga melakukan tindak pidana asusila. Selain proses hukum, inspektorat juga melakukan penyelidikan.

Beberapa waktu lalu, Polres Pamekasan mengeluarkan surat penghentian penyelidikan. EMS dinyatakan tidak bersalah.

(mr/pen/hud/bas/JPR)

Source link