Mayoritas Partai Politik Tidak Setuju Usulan Lima Dapil – Radar Madura

Usulan dari KPU, dapil anggota DPRD Bangkalan dirampingkan menjadi lima dari semula enam pada Pileg 2014 (selengkapnya lihat grafis). KPU Bangkalan punya alasan cukup kuat mengusulkan perampingan dapil.

Yakni, mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

PERAMPINGAN: KPU, panwaslu, dan pimpinan parpol kemarin rapat koordinasi membahas usulan perampingan dapil anggota DPRD Bangkalan 2019.
(VIVIN AGUSTIN HARTONO/Radar Madura/JawaPos.com)

Parpol yang tidak setuju perubahan dapil yaitu PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, Gerindra, Hanura, PKPI, Perindo, Partai Garuda, PSI, dan Partai Berkarya. Parpol-parpol ini menginginkan tetap enam dapil seperti Pileg 2014.

Nasdem setuju ada perubahan penataan dapil pada Pileg 2019. PBB bersikap masih bisa diutak-atik perubahan tersebut. Sedangkan PKS mengusulkan simulasi sendiri. Sementara PKB malah menginginkan delapan dapil. PPP memilih ikut saja apa yang menjadi keputusan KPU.

Ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Bangkalan Syaiful Ismail menyatakan, simulasi usulan perampingan dapil mengacu pada prinsip-prinsip yang ditentukan PKPU 16/2017. Kata dia, usulan perampingan dapil tidaklah sembarangan.

”Salah satu prinsipnya yakni demi asas proporsional, pemerataan kursi per dapil, dan asas kelanjutan dari dapil sebelumnya,” jelas dia.

Meski simulasi penataan dapil ada dasarnya, KPU tidak memilih arogan dalam mengambil keputusan. KPU tetap mengundang pimpinan parpol untuk memberikan masukan dan saran. ”Rapat koordinasi sudah dua kali kami gelar dengan pimpinan parpol di Bangkalan untuk mendengarkan opsi dari masing-masing partai,” katanya.

Mayoritas, kata Syaiful Ismail, semua partai tidak menginginkan dapil menjadi lima. Rata-rata parpol tetap ingin seperti Pileg 2014. Bahkan ada yang ingin kembali pada Pemilu 2009. ”Usulan dan masukan dari pimpinan parpol kami tampung,” tuturnya.

Dalam rangka mematangkan dapil pada Pileg 2019, opsi-opsi akan diuji publik untuk selanjutnya disampaikan ke KPU pusat. Yang jelas, imbuh dia, keputusan KPU nanti tidak akan memuaskan semua parpol.

Sebab, tiap parpol punya kepentingan berbeda. Penyusunan kursi DPRD tetap pada basis jumlah penduduk dan perolehan acuannya pada suara pemilih. ”Apa pun yang kami lakukan itu mengacu pada pedoman. Sebenarnya ini hak KPU untuk memutuskan. Tapi, kami tetap mendengarkan usulan dan masukan dari pimpinan parpol,” urainya.

Ketua DPC Hanura Bangkalan Mahmudi mengatakan, pihaknya menginginkan pemetaan dapil sesuai Pileg 2014. Sebab, komunikasi antarpengurus sudah solid. Kedekatan dengan konstituen juga bagus. ”Tapi jika nanti KPU memutuskan jadi lima dapil, kami terima,” katanya.

Sekretaris DPC PPP Bangkalan Taufieq Mashduqie menyampaikan, hasil simulasi KPU masih uji publik. PPP sebenarnya menginginkan tidak ada perubahan dapil. Tapi bila KPU memutuskan lima dapil, PPP akan mematuhi. ”Kami manut,” tandasnya.

(mr/daf/hud/han/bas/JPR)