Mohni Gugat Bupati Bangkalan ke PTUN – Radar Madura

Muhammad Sholeh selaku Kuasa Hukum Mohni mengutarakan, pihaknya tidak jadi mendaftarkan gugatan ke PTUN karena terdapat kendala pembuktian. Karena itu, baru bisa menggugat Jumat (5/1). ”Tim sudah nyampek ke PTUN. Tapi, ada kendala sedikit,” ungkapnya.

Menurut Sholeh, gugatan yang akan diajukan itu terobosan hukum. Objek gugatan biasa itu adalah keputusan pejabat. Sementara terobosan hukum itu yang digugat adalah diamnya bupati yang tidak kunjung merespons surat pengunduran diri yang diajukan Mohni. ”Ini biasa disebut gugatan fiktif positif,” tuturnya.

Dalam gugatan fiktif positif, itu semua bukti surat harus diajukan bersamaan dengan gugatan. Misalnya, sudah harus mendaftar nama-nama saksi. Sementara, mengenai bukti surat terkait tanda terima pengiriman surat pengunduran diri itu masih menjadi persoalan. Sebab, surat pengunduran diri yang diberikan ke pemkab itu tidak ada satu pun staf yang berani menerima.

”Akhirnya, surat tersebut dikirim lewat via kantor pos. Nah, kami harus mencari bukti resi dari kantor pos terlebih dahulu. Itu yang sedikit bikin lama,” terangnya.

Sementara itu Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad belum bisa dimintai keterangan. Yang bersangkutan tidak merespons upaya konfirmasi. Sementara Asisten Pemerintahan Pemkab Bangkalan Ismet Effendi mengaku tidak tahu keberadaan bupati. Termasuk, mengenai mediasi antara tim kuasa hukum Mohni dan bupati. ”Tidak tahu saya,” ucapnya.

(mr/daf/luq/bas/JPR)