Panwaslu Warning Kinerja KPU – Radar Solo

Ketua Panwaslu Klaten, Arif Fatkurakhman menjelaskan, temuan yang didapati cukup mengejutkan. Saat H-1 pencoblosan, di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) tidak ada orang yang berjaga. Baik itu kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) maupun linmas atau hansip.

”Lalu kami menghubungi KPU Klaten untuk segera ditindaklanjuti. Biar bagaimana pun, TPS harus tetap dijaga setiap saat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” terang Arif kepada Jawa Pos Radar Solo, Kamis (5/7).

Kesalahan lain, lanjut Arif, saat pencoblosan di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, terdapat pemilih yang hanya membawa foto formulir C6. Padahal tindakan tersebut tidak dibenarkan. Harusnya pemilih wajib membawa formulir C6 asli.

”Kami dengan tegas menolaknya karena tidak tahu formulir C6 itu aslinya atau tidak. Apalagi letaknya yang ada diperbatasan dengan Jogja. Bisa saja dengan foto formulir C6 itu disalahgunakan untuk memilih warga dari Jogja,” tegas Arif.

Catatan lainnya, yakni kurang fokusnya petugas KPPS dalam melayani pemilih. Terutama mereka yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi hanya membawa e-KTP. Hal ini membuat anggota KPPS justru memasukannya dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Meskipun bukan merupakan kesalahan fatal, tetapi Panwaslu tetap menaruh perhatian pada kurang cakapnya anggota KPPS dalam mengidentifikasi pemilih. Dirinya berharap hal tersebut tidak terulang kembali dalam gelaran pemilu selanjutnya. Sebab membuat penghitungan jumlah DPT di TPS bergeser, meski tanpa mengubah jumlah surat suara yang digunakan.

”Ada pula logistik untuk TPS belum sampai dilokasi saat H-1. Sehingga saat itu kami sempat melakukan rekomendasi untuk dilakukan pendistribusian pada malam itu juga. Karena logistik itu memang harus sudah sampai sebelum dilakukan pencoblosan,” tandas Arif.

Panbwaslu juga menerima laporan ketidaknetralan PNS. Diduga pelaku pelanggaran mencapai 10 orang. Tetapi saat ditindaklanjuti, tidak memenuhi indikator pelanggaran. Begitu juga dugaan pelanggaran yang dilakukan 8 kepala desa dan perangkat desa. Lagi-lagi tidak memenuhi sejumlah unsur yang disyaratkan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

(rs/ren/fer/JPR)