Parkir Motor Masih Rp 500 – Radar Jember

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tri Sunu Hadiantoro kepada Jawa Pos Radar Semeru, Senin (26/3) menuturkan, retribusi parkir di Lumajang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 67 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Penyelenggaraan Parkir. Berdasarkan Perbup itu, tarif parkir kendaraan bermotor roda dua masih Rp 500. Padahal, saat ini kendaraan bermotor roda dua di luar pelat nomor Lumajang kerap ditarik dengan nominal Rp 1.000 untuk sekali parkir. 

Untuk kendaraan berpelat nomor Lumajang harusnya sudah tidak perlu lagi memberikan uang parkir ke juru parkir (jukir) berseragam. Beban parkir mereka sudah dimasukkan dalam proses pembayaran pajak kendaraan tiap tahunnya. Besarannya, Rp 17.500 per tahun untuk sepeda motor biasa, Rp 30 ribu per tahun untuk jenis kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) mencapai 7.500 kg, serta Rp 40 ribu per tahun JBB yang beratnya lebih dari 15.000 kg. 

Selain masih menetapkan besaran parkir motor roda dua di bawah kewajaran, lanjut Sunu, Perbup Nomor 67 Tahun 2014 juga masih memasukkan sepeda (bukan bermotor) sebagai objek retribusi parkir, besarnya Rp 200 per sepeda.

Untuk itu, pihaknya berencana mengajukan Perbup usang tersebut kepada DPRD Lumajang untuk dilakukan perubahan. Selain untuk menghindarkan jukir berseragam dari pelanggaran hukum, karena menerima uang parkir lebih dari ketentuntuan (biasanya Rp 1.000 untuk roda dua). Perubahan tersebut juga dimaksudkan agar Perbup tentang retribusi parkir itu logis dan bisa dinalar dengan akal masyarakat zaman sekarang. “Uang Rp 500 itu sekarang dapat apa,” ucapnya. 

Terkait masih adanya kendaraan bermotor berpelat nomor Lumajang yang dimintai biaya parkir oleh jukir berseragam, katanya, itu jelas merupakan pelanggaran. Sunu menjelaskan, jukir berseragam merupakan pegawai kontrak Dishub yang sudah digaji tiap tahunnya. 

Beberapa kali pihaknya menerima aduan tentang masih adanya jukir nakal yang menarik pungutan kepada pemilik motor berpelat nomor Lumajang. Sayangnya, pelapor seringkali tidak bisa menunjukkan bukti pungutan oleh jukir nakal yang dimaksud. “Kita tidak bisa melakukan tindakan kalau tanpa bukti,” pungkasnya.

(jr/was/aro/das/JPR)

Source link