Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim 1 Estu Budiarto menjelaskan, dengan diterbitkannya peraturan baru tersebut, para wajib pajak (WP) tidak perlu lagi menyerahkan Surat Keterangan Bebas untuk memperoleh pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset tanah dan bangunan yang diungkapkan dalam Program Amnesti Pajak. 

“Selain itu, PMK-165 juga mempermudah para wajib pajak yang belum sempat melaporkan keseluruhan harta kekayaannya saat Amnesti Pajak. Prosedur tersebut disebut Pengungkapan Aset Secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS Final),” papar Estu dalam konferensi pers pengenalan program PAS Final, di Kantor Wilayah DJP Jatim I, Senin (27/11).

Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim 1 Estu Budiarto menjelaskan program tersebut adalah lanjutan dari program Amnesti Pajak. Dengan pogram PAS Final, para wajib pajak yang melaporkan hartanya sebelum ditemukan oleh DJP bakal terbebas dari denda sebesar 200 persen,” ungkapnya. 

“Ini program PAS Final bukan Amnesti Pajak jilid II. Hanya program lanjutan agar para wajib pajak yang masih belum sempat melaporkan bisa terhindar dari denda yang cukup tinggi. Harapannya program ini juga bisa mendongkrak penerimaan pajak di akhir tahun,” ujar Estu. 

Penerbitan PMK-165 tersebut diharapkan bisa membantu pihaknya dalam mencapai target di akhir tahun. “Sampai sekarang pertumbuhan realisasi penerimaan pajak kami sudah 14,43 persen jika dibandingkan tahun lalu.” Jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga saya sangat optimistis bisa mencapai target 100 persen tahun ini,” katanya.

Hingga kini, realisasi penerimaan pajak di DJP Jatim I masih mencapai 75,49 persen dengan nilai sebesar Rp 31,6 triliun. Sementara, target yang dicanangkan adalah sebesar Rp 41,9 triliun. (han/hen)

(sb/han/jek/JPR)

Source link