PDAM siap menampung order pengisian air minum – Radar Kudus

Sebelumnya Satpol PP Kudus dan Jawa Tengah (Jateng), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali – Juana, Dinas Perhubungan (Dishub), TNI, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jateng melakukan penyegelan. Ada 21 lokasi pengusaha sumber daya air di lereng Muria. Tepatnya di 12 tempat di Desa Kajar, 6 tempat di Desa Colo, 1 tempat di Desa Piji, 1 tempat di Desa Dukuh Waringin. Selain itu ada 1 tempat di Desa Rahtawu, Gebog.

Direktur Teknik PDAM Kudus Yan Laksmana mengatakan, sampai saat ini belum ada lonjakan permintaan. Padahal puluhan pengusaha depo air sudah resmi ditutup. “Permintaan setiap harinya masih sama seperti hari-hari sebelum ada penutupan,” ungkapnya.

Yan mengatakan, setiap harinya ada 80 truk tangki yang mengisi diterminal air. Tepatnya di terminal air curah Cendono, Dawe. Namun pihaknya siap menampung order jika ada lonjakan permintaan hingga 140 tangki per hari. ”Kami siap menampung,” ucapnya.

Untuk tarif, dia mematok truk tangki berkapasitas 7 ribu dihargai Rp 30 ribu. Harga tersebut setara dengan tarif yang dipatok pengusaha depot air sebelumnya.

Sopir truk tangki Akfa Andra mengatakan, hingga kemarin belum terlihat adanya peningkatan permintaan di terminal air curah milik PDAM. Hal ini karena masih ada pengusaha yang mengambil air dari air tanah. ”Sampai saat ini belum ada penigkatan karena masih ada sejumlah pengusaha yang mengambil air dari tanah dan tidak ditutup,” terangnya.

Untuk permintaan isi ulang, dia mengatakan tidak hanya dari Kudus. Melainkan dari Gobogan, Jepara, dan Pati. ”Biasanya per hari biasanya bolak-balik sampai dua kali untuk kirim air,”jelasnya.

Kepala Satpol PP Kudus Djati Sholehah mengatakan, secara rutin melakukan patroli pengawasan ke lokasi penyegelan. Dari pantauan tidak ada depo air yang buka. Mulai dari wilayah Dawe hingga Gebog terpantau aman. ”Kami lakukan saat malam. Sebab biasanya pengeksploitasi airnya malam hari. Sementara ini belum masih kondusif,” ungkapnya.

Dia mengatakan, jika memang ada yang melanggar berarti sudah masuh ranah Yustisi. Maka pelanggar akan dipidanakan sesuai UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. ”Bisa dihukum lima tahun penjara,”terangnya.

Saat ini pihaknya lebih banyak melakukan pantauan dan membantu BBWS melaksanakan tugas. Misalnya dengan membantu mengawasi lokasi melalui patroli rutin. Selain itu menyampaikan info kepada BBWS. ”Jika ada pelanggar, maka kami akan laporkan. Nanti pihak BBWS dan kepolisian yang akan bertindak. Sebab dapat dipidanakan,” imbuhnya.

(ks/mal/lil/top/JPR)

Source link