Pelapor Kecurangan Pemilu Dilindungi – Radar Kudus

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Sri Sumanta mengatakan, jumlah pengawas yang terbatas, membutuhkan pastisipatif dari masyarakat untuk melakukan pengawasan. ”Jika menemukan dugaan kecurangan, laporkan saja ke kami,” katanya saat acara forum group discussion pengawasan pemilu di Hotel Griptha kemarin.

Bagi masyarakat yang melapor tak perlu khawatir. Pihaknya memastikan akan melindungi. Apalagi yang terkait dengan politik uang, pihaknya sudah ada kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan terkait kerahasiaan dan perlindungan saksi atau pelapor.

Dia mengingatkan, pemberi dan penerima sama-sama bisa terkena sanksi. Berbeda jika aturan sebelumnya, hanya pemberi saja yang menerima sanksi. Namun untuk Pemilu 2017 dan 2018, baik pemberi dan penerima bisa mendapatkan sanksi. ”Pengusutan laporan dugaan politik uang harus memenuhi unsur,” terangnya.

Untuk potensi kecurangan pasti ada, sehingga perlu dilakukan pencegahan dengan melibatkan banyak pihak. Tujuannya, pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni 2018 berjalan lancar dan berkualitas.

Pihaknya berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan Pilgub maupun Pilbup yang akan digelar di Jateng Juni 2018 mendatang. Pihaknya juga telah keliling ke seluruh Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat.

Ketika menemukan dugaan pelanggaran, bisa menghubungi pengawas terdekat, baik pengawas di desa maupun kecamatan (panwascam). ”Anggota panwas harus siaga penuh, handphone jangan sampai mati,” ujarnya.

Untuk pelanggaran yang terjadi dan sudah ada teguran, yakni terkait keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS). Karena PNS dilarang terlibat dalam politik praktis sesuai dengan aturan aparatur sipil negara (ASN).

PNS memang memiliki hak pilih, namun dalam pilkada PNS harus bersikap netral. Tidak diperbolehkan terlibat aktif dalam kampanye. ”PNS harus netral, ada sanksi berat yang bisa diterima jika tidak netral,” imbuhnya.

(ks/lis/lil/top/JPR)