Pelunasan Pembayaran Proyek Taman Adipura 2017 Ditenggat Akhir Bulan – Radar Kudus

Hal tersebut disampaikan Muijiono saat ditemui di tokonya yang beralamat di Jalan GOR Wergu Wetan kemarin. Dalam keterangannya, dulu ia mengaku kerap diberikan proyek penggarapan sejumlah taman di Kudus.

”Sebelumnya saya juga pernah menggarap beberapa taman di Kudus. Tapi lewat pemborong. Di antaranya Alun-alun Simpang Tujuh, Taman Adipura, Taman DPRD, dan taman di Jalan dr Loekmonohadi,” ujarnya.

Untuk penggarapan taman-taman tersebut, diakuinya tidak pernah ada permasalahan pembayaran. Keseluruhan proyek tersebut clear sesuai perjanjian. ”Kalau yang di Alun-alun Simpang Tujuh sebenarnya masih ada kekurangan sedikit. Namun karena nominalnya tak banyak saya ikhlaskan. Tapi, proyek yang terakhir ini (pengadaan tanaman dan pemeliharaan taman Adipura 2017, Red) saya tak bisa mengikhlaskan,” jelasnya.

Mujiono tak bisa menghitung berapa kali ia sudah datang menemui Mami Tun –sapaan akrab Sumiyatun. Juga kepada beberapa petugas untuk meminta haknya itu. Mulai dari datang ke kantor hingga mendatangi kediaman yang bersangkutan.

”Ke kantor ya sering, ke rumahnya Mami Tun juga sering. Berkali-kali saya harus balik karena tak ketemu orangnya. Namun setiap kali bertemu saya tak diberikan uang. Saya malah dijanjikan diberi proyek seperti proyek taman di GOR dan taman di Bareng, Jekulo. Tapi nyatanya ya proyek tersebut malah diberikan orang lain,” paparnya.

Ia mengakui selama ini usahanya terganggu. Bahkan sudah dua Lebaran ini ia kelimpungan memberi THR bagi 20 karyawannya. Sebab, uangnya tersendat di proyek Taman Adipura yang saya kerjakan hampir sekitar 1,5 bulan dengan 20 pekerja itu.

”Saya tidak bisa mengembangkan usaha. Karena uang senilai hampir Rp 160 juta tersebut tak bisa muter. Order bunga dari luar kota seperti Malang dan Bandungan sempat macet. Belum lagi harus bayar 20 pekerja,” katanya.

Usaha yang tak kunjung membuahkan hasil, membuatnya lelah. Akhirnya pada 21 Maret 2018 pihaknya menggandeng pengacara untuk menuntaskan permasalahannya tersebut. ”Saya sudah menyerahkan ke kuasa hukum saya, Daru Handoyo. Namun saat ini kami masih memberi tenggat waktu hingga akhir bulan ini. Jika memang tak juga ada etikat baik, terpaksa lewat jalur hukum,” tukasnya.

Rabu (4/7) kemarin pihaknya mengaku sudah bertemu dengan yang bersangkutan di kantor Dinas PKPLH. Namun hasil yang didapat sama. Sedangkan sampai kemarin, Sumiyatun tak bersedia dikonfirmasi terkait hal ini. Ia memilih bungkam.

(ks/daf/lin/top/JPR)