Pembebasan Lahan Infrastruktur Perlu Dipercepat – Radar Surabaya

Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan, dalam pembangunan infratsruktur terutama jalan masih dibutuhkan akses lahan yang luas. Lahan tersebut tidak hanya sudah menjadi milik Pemkot Surabaya tetapi masih ada yang dimiliki oleh pengembang maupun pribadi. 

“Nah yang milik pengembang dan pribadi tersebut yang harus jadi prioritas pembebasan lahan,” katanya. 

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah dan bangunan dari tahun ke tahun terus meningkat. Jika proses pembebasan lahan dilakukan dengan cepat maka anggaran yang dikeluarkan oleh pemkot juga akan kecil. 

“Kan lebih baik segera dibebaskan titik-titik mana yang dibutuhkan cepat untuk pembangunan infrastruktur,” jelasnya. 

Armuji menambahkan, banyak akses lahan yang dibutuhkan untuk jalan. Di antaranya, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), Merr serta jalan baru yang nantinya dikerjakan oleh pemkot. 

“Masih banyak kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan di sejumlah titik,” terangnya. 

Menurutnya, untuk tanah pengembang diharapkan pemkot intens berkomunikasi agar pengembang bisa menyerahkan tanahnya tanpa harus membeli. Kontribusinya bisa diwujudkan dengan jalan yang akan menguntungkan pengembang dan masyarakat secara luas. 

“Pengembang juga harus peduli dengan kebijakan pemkot dan masyarakat,” jelasnya. 

Saat ini, DPRD Surabaya terus mendukung upaya Pemkot Surabaya untuk membangun infrastruktur. Salah satunya dengan menyetujui pembiayaan anggaran termasuk pembebasan lahan. Banyak kendala pembebasan lahan karena proses konsinyasi yang lama. 

“Progres setiap tahunnya juga harus jelas agar anggaran bisa terserap dengan baik,” harapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati mengatakan, setiap tahunnya anggaran pembebasan lahan memang sudah ada. Baik itu untuk pembuatan jalan baru maupun untuk menyambung akses jalan lama. Ada beberapa kendala di antaranya kepemilikan tanah pribadi yang masih sengketa antar keluarga.

“Ada juga harus melalui proses konsinyasi yang juga membutuhkan waktu,” kata Erna Purnawati. (vga/rud)

(sb/vga/jek/JPR)