Pemkab Bangkalan Raih Opini WTP setelah 4 Tahun – Radar Madura

Meski meraih opini WTP, masih terdapat beberapa temuan yang menimbulkan kerugian uang negara. Yaitu, 7 temuan kelemahan penerapan sistem pengendalian internal dan 9 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebanyak 16 temuan itu menimbulkan kerugian uang negara Rp 7,8 miliar. Jumlah kerugian tersebut jauh lebih kecil dibandingkan LKPD 2016 yang mencapai Rp 68 miliar. Temuan tersebut harus diselesaikan dan uang dikembalikan paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diserahkan kepada Pemkab Bangkalan.

Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh meyakini, pengembalian kerugian uang negara selesai dalam tempo 30 hari. Dia mengaku tidak menyangka LKPD Bangkalan bakal mendapat opini WTP.

Sebab, sudah empat tahun lamanya laporan keuangan kabupaten paling barat Madura ini meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP). ”Akhirnya dapat WTP meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Saya yakin semua selesai dengan baik,” ujarnya.

Indra memaparkan, predikat opini WTP tidak lepas dari pertanggungjawaban LKPD Bangkalan. Di antaranya, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang.

”Dari semua itu, ada catatan-catatan. Misalnya, ada kelebihan pembayaran. Itu akan segera diperbaiki,” janjinya. Meskipun, ungkap Indra, temuan-temuan itu lebih banyak di pihak ketiga. ”Seperti rekanan yang melaksanakan kegiatan,” ucapnya.

Kepala Inspektorat Bangkalan Hadari menambahkan, opini WTP merupakan hasil pemeriksaan BPK yang tidak bisa diganggu gugat. Bangkalan akhirnya bisa meraih opini WTP setelah empat tahun absen. ”Alhamdulillah,” ucapnya.

Dia menyebutkan, temuan kerugian negara paling banyak di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bangkalan. Akan tetapi, itu menyangkut pihak ketiga, bukan OPD. ”Di OPD lain juga ada,” katanya.

Menurut Hadari, 30 hari yang diminta Pj bupati harus selesai akan disampaikan kepada OPD terkait. Apabila OPD mampu mengembalikan kerugian negara sebelum 60 hari, aparat penegak hukum tidak bisa memproses.

”Pak Pj bupati ingin, setelah mendapat opini WTP tidak ada masalah di kemudian hari. Makanya, harus selesai dalam 30 hari,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan bagus LKPD 2017 mendapat opini WTP. Itu berarti ada perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. ”Hanya, yang menjadi temuan dan rekomendasi BPK harus segera diselesaikan,” ujarnya mengingatkan.

(mr/daf/hud/han/bas/JPR)