Pemkot Akan Bangun 5 Rumah Anak Berkebutuhan Khusus – Radar Surabaya

Jumlah tersebut didapat dari selisih pendataan yang dilakukan oleh antara Dharma Wanita dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Pemkot Surabaya.  

“Ada selisih 400 orang. Ini adalah baru,” kata Chusnur. 

Para ibu-ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita mendata dari rumah ke rumah yang berada di wilayah kerja mereka. Chusnur mengungkapkan, para penyandang disabilitas ini tidak tercatat karena mereka tidak sekolah atau tidak mengikuti terapi

“Rata rata umur mereka di atas 18 tahun dan yang laki laki mencapai 70 persen daripada yang perempuan,” terang Chusnur. 

Dari 400 penyandang disabilitas ini mereka ada yang termasuk autis spectrum disorder (ASD) dan gangguan intelektual dengan IQ dibawah 50.  Dikatakan Chusnur saat petugas datang, banyak para orangtua yang bertanya, untuk apa anak mereka dicatat. 

“Masih banyak yang menyangka akan mendapat bantuan uang tunai,” ungkap Chusnur. 

Selain itu, penyebab para penyandang disabilitas ini tidak boleh keluar rumah karena dilarang oleh orang tuanya.  “Mereka tidak bisa dan tidak siap menghadapi lingkungan sekitar yang masih memandang salah tentang autis dan gangguan intelektual,” tegasnya. 

Setelah pendataan ini, lanjut Chusnur, pemerintah kota Surabaya akan membangun rumah untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di lima wilayah supaya layanannya bisa terjangkau. Jika penyandang disabilitas berusia sekolah (0-18 tahun) akan ditangani oleh dinas pendidikan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai.  

“Kalau memang ada kelainan fisik akan dibantu dengan program home schooling. Pemerintah dan masyarakat akan membantu untuk meningkatkan potensi ABK sampai potensi terbaik,” terang Chusnur. 

Untuk para penyadang disabilitas yang berusia 18 tahun keatas, pemerintah akan membantu melalui Dinas Sosial. “Kalau karena faktor patologis dan neurologis penyandang disabilitas akan ditangani dinas kesehatan Surabaya,” lanjut Chusnur. 

Chusnur menuturkan, pemerintah akan mengadakan pertemuan dengan isntansi terkait untuk menyusun tata laksana. Dinas terkait tersebut diantaranya seperti dinas social, kesehatan, RSAL, puskesmas, dan pemerhati psikolog klinis dan sekolah. 

“Kita akan membahas tata laksana penanganan kaum disabilitas. Bagaimana screening-nya, dan  tata laksana yang disepakati,” ungkap Chusnur. 

Chusnur menegaskan para penyandang disabilitas ini bisa tetap dilatih. “Dengan intervensi yang benar mereka bisa melakukan sesuatu , paling tidak menolong dirinya sendiri,” pungkas Chusnur. (ang/rud)  

(sb/ang/jek/JPR)