Pemohon Harus Tahu Rincian Penggunaan Biaya Prona – Radar Kediri

Untuk diketahui, pegurusan sertifikasi prona diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/2015 tentang Prona. Terkait dengan anggaran, di pasal 12 disebutkan, pembiayaan prona bersumber dari APBN.

Selain dari APBN, prona juga bisa dibiayai oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota lewat APBD. Permen tersebut kemudian diturunkan menjadi surat edaran (SE) gubernur nomor 140/7811/011/2017 tentang Prona. Salah satu poinnya, mengatur pembebanan biaya kepada pemohon di luar APBN dan APBD. Peraturan tersebut tidak menyebutkan nominalnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk Marianto mengatakan, dalam praktik penentuan biaya prona, panitia menyepakatinya dengan pemohon. Sehingga, besarannya telah mendapat persetujuan dari warga. “Selama ini yang terjadi seperti itu di Nganjuk,” kata Marianto kepada Jawa Pos Radar Nganjuk.

Karena menjadi kesepakatan panitia dan pemohon, lanjut Marianto, biaya prona di setiap desa menjadi tidak sama. Ada yang memungut biaya Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu per bidang. Bahkan, ada yang sampai Rp 1 juta per bidangnya.

Dia mengakui, ada beberapa item yang tidak ditanggung APBN maupun APBD. Di antaranya adalah biaya patok, saksi, pemberkasan administrasi dan materi, uang lelah. “Jadi wajar kalau ada biaya setiap pengurusan prona,” lanjut politisi PDI Perjuangan.

Meski demikian, Marianto melihat kesepakatan soal biaya itu masih memiliki banyak kelemahan. Salah satunya, tidak banyak panitia yang transparan dengan biaya yang dibebankan kepada pemohon. “Seharusnya bisa terbuka,” pintanya.

Dengan dibukanya rincian anggaran prona, kata Mariono, masyarakat yang mengurus prona akan mengetahui detail pemanfaatan dana. Sehingga, tidak menimbulkan kecurigaan. “Jadi setiap kebutuhan dirinci. Setelah itu, dibagikan kepada warga rinciannya,” tegas Marianto.

Ditanya tentang urgensi pembuatan peraturan desa (perdes), Mariono menyebut perdes bisa mengikat. Di antaranya, mengatur rincian biaya yang sudah ditetapkan oleh panitia.        

Hanya saja, terkait pembuatan perdes, dewan masih akan membicarakan hal tersebut dengan stakeholder dan pemkab. “Apakah butuh pakai perdes atau cukup dengan kesepakatan,” kata pria asal Kecamatan Rejoso ini.

Sebenarnya, teknis pelaksanaan prona sudah diatur secara gamblang di SE gubernur. Untuk desa, perangkat bisa mengatur dengan peraturan desa (perdes). Sedangkan di kelurahan, dilakukan musyawarah kelurahan yang dihadiri oleh lurah, camat, dan tokoh masyarakat serta perwakilan pemohon. Mereka lantas membentuk panitia dan menyepakati biaya yang dibebankan kepada pemohon.

Marianto menambahkan, rencananya komisi I akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada 9 Februari nanti. Pihaknya mengundang asisten administrasi pemerintahan, BPN Kabupaten Nganjuk, kejaksaan, kepolisian dan inspektorat untuk membahas pelaksanaan prona.

Seperti diberitakan, meski item prona yang dibiayai oleh APBN dan tidak sudah jelas, praktiknya pungutan prona yang ditetapkan desa tidak sama. Ada desa yang memungut hanya Rp 500 ribu untuk pembiayaan item di luar tanggungan APBN. Tetapi, banyak pula yang memungut lebih besar. Mulai Rp 700 ribu, Rp 850 ribu bahkan hingga Rp 1 juta untuk tiap bidang pengurusan sertifikat.

(rk/rq/die/JPR)

Source link