Hingga saat ini, Bali bahkan Jawa tidak sepenuhnya mandiri energi. Menurutnya, kecukupan pasokan energi harus mempertimbangkan beberapa hal.

Mulai dari lingkungan, pemanfaatan energi lokal yang tersedia, keterjangkauan harga dan berkelanjutan.

“Menurut saya Pemda terlalu mengedepankan emosional ketika berbicara masalah energi mandiri,” kata Fabby Tumiwa kepada Jawa Pos Radar Bali.

Kalau Bali menghasilkan energi sendiri, untuk mengembangkan PLTS harus dipertimbangkan waktu pengembangan, lokasi, investor, dan biaya.

Selain PLTS misalnya, pengembangan tenaga listrik memanfaatkan angin sudah ada di Nusa Penida, tapi saat ini kondisinya mangkrak.

“Rata-rata berapa sih energi yang dihasilkan. Tidak akan mencukupi (Bali),” jelasnya. Sebagai catatan, ketika pengembangan

dalam skala besar dilakukan, pasti akan dibarengi dengan penambahan transmisi saluran yang saat ini hanya mencapai 150 KV.

Untuk pengembangan PLTS di Bali pasti terkendala lahan. Sebagai acuan, pengembangan PLTS di Tiongkok dengan luas lahan 260 hektare hanya mampu menghasilkan 220 MW saja.

“Biaya juga pastinya mahal. Untuk mengalirkan listrik kan juga butuh kabel atau transmisi untuk menyalurkan ke daerah yang dituju,” kata Fabby Tumiwa.

Dia yang mengembangkan PLTS untuk rumah pribadinya sudah dilakukan sejak lama. Untuk satu alat dengan kapasitas

1 kWp (pembangkit tersebut terdiri dari beberapa modul), harganya mencapai Rp 20 juta dan hanya menghasilkan daya listrik 3 kWh saja.

“itu bukan yang baterai, itu bisa digunakan siang hari saja,” ucapnya. “Pembangkit listrik di Paiton harganya 6 sen, listrik di Celukan Bawang harganya 8 sampai 9 sen.

Pertanyaanya, Anda mau listrik murah atau mahal. Jadi pembangunan JB Cross ini bukan semata tidak bisa mengembangkan EBT justru sebaliknya,” pungkasnya.

(rb/zul/mus/mus/JPR)

Source link