Penangguhan UMK Disetujui Gubernur, Ini Jumlah Perusahaan yang Ajukan – Radar Bromo

Kepastian mengenai turunnya keputusan gubernur tersebut, disampaikan Ratno, sekretaris Apindo Kabupaten Pasuruan, Kamis (25/1). “Keputusan gubernur untuk penangguhan UMK tahun ini, turun dan ditetapkan pekan lalu. Namun, baru sampai ke kami,” terangnya.

Ratno mengatakan, tahun ini perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK se-Jatim hanya 79 perusahaan. Atau, lebih sedikit dibandingkan dengan lalu, yang jumlahnya mencapai 89 perusahaan. Dari total 79 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK, hanya 75 perusahaan yang diterima. Sisanya, yakni 4 perusahaan, ditolak.

Sementara di Kabupaten Pasuruan, jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK tetap. Yakni, 21 perusahaan. “Untuk kabupaten, perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK tahun ini semuanya diterima. Empat perusahaan yang ditolak, berasal dari luar Kabupaten Pasuruan,” bebernya.

Dengan keluarnya keputusan gubernur ini, maka perusahaan diberi kewenangan memberikan UMK sesuai kesepakatan dengan pekerja. Namun, tetap mengacu pada UMK antara tahun 2014 hingga 2017 lalu. Keputusan gubernur ini, mulai berlaku Januari hingga Desember.

Ratno menjelaskan, pengajuan UMK yang disampaikan perusahaan ke pemprov, salah satunya memang soal kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Selain syarat lainnya, seperti laporan keuangan perusahaan selama dua tahun terakhir yang disahkan oleh akuntan publik.

Mayoritas perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK adalah perusahaan padat karya. Seperti garmen, alas kaki, dan kayu. Lokasi perusahaannya tersebar di beberapa kecamatan. Antara lain Kecamatan Pandaan, Gempol, Sukorejo, Purwosari, dan Rembang.

Ratno mengaku lega, pengajuan penangguhan UMK itu akhirnya disetujui gubernur. “Kami lega dan menyambut baik keputusan gubernur ini. Keputusan ini memang tepat. Karena bagi kami, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan,” tuturnya.

Terpisah, Sekretaris Disnaker Kabupaten Pasuruan Agus Hernawan menyebut, penangguhan UMK setiap tahun memang ada. Proses pengajuannya pasca penetapan UMK. Untuk keputusan gubernur itu, Agus –sapaan akrabnya – mengaku prosesnya sangat ketat.

Perusahaan harus memenuhi persyaratan administrasi, yang dilanjutkan dengan verifikasi serta survei perusahaan. Baru kemudian dirapatkan oleh dewan pengupahan Jatim, untuk kemudian hasilnya diputuskan gubernur. “Prosesnya sekitar sebulan, kewenangannya di tingkat provinsi,” kata Agus, sapaan akrabnya.

Sementara itu, respons positif juga disampaikan Akhmad Soim, ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Jatim. Pihaknya bisa menerima keputusan gubernur tersebut.

“Yang lebih penting untuk disorot adalah perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan, tapi pembayaran upahnya di bawah UMK. Ini, banyak terjadi di lapangan,” tegasnya. Diketahui, UMK Kabupaten Pasuruan tahun ini Rp 3.574.486,72. 

(br/fun/zal/fun/JPR)

Source link