Penegak Hukum Berseteru, Koruptor Tepuk Tangan – Radar Semarang

“Kalau APH berseteru, maka koruptor yang bertepuk tangan karena kegirangan telah berhasil mengadu domba. Sehingga baik polisi, jaksa dan KPK harus melakukan koordinasi yang baik,” kata Bibit didampingi Erif Hilmi dan Martha Sanjaya.

Menurut Ketua Umum DPP GMPK itu, kepolisian mempunyai hak penuh dalam penegakan hukum. Namun prosesnya harus mengikuti aturan dan etika yang ada. Apalagi kalau penegakan hukum yang dilakukan melibatkan institusi penegak hukum lainnya. Sehingga ia mengusulkan, perlunya mengedepankan koordinasi kepolisian dan KPK. 

“Ke depan baik kepolisian maupun penegak hukum lain harus bisa lebih bijak dalam menyikapi kasus hukum yang ditangani. Sehingga tidak sampai menimbulkan salah salah persepsi di masyarakat,” sebutnya.

Dalam paparan Bibit, saat ini banyak politisi terlibat korupsi, sehingga sejumlah kalangan merasa risau dengan masa depan bangsa ini. Untuk itu, ia mengusulkan harus dilakukan perubahan demi mencegah money politics.

Ia menyampaikan, jika partai politik (parpol) masih dibiayai secara mandiri, maka korupsi di kalangan politisi bakal terus terjadi. Ia mengatakan, korupsi bisa terjadi dan dilakukan oleh siapa saja karena adanya empat unsur korupsi bertemu dalam kehidupan manusia.

“Di antaranya ada unsur niat, unsur adanya peluang atau kesempatan, unsur adanya kemampuan berbuat korupsi, dan terakhir adalah adanya unsur sasaran atau target yang akan berhasil dan cocok untuk korupsi,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam paparannya Pakar Hukum Pidana Unwahas Semarang, Prof Mahmutarom menyampaikan bahwa mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang, harus sejak dini diajar dan dididik untuk membenci serta menjauhi praktik korupsi. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat turut aktif memeranginya. 

Adapun cara melakukannya, lanjut Mahmutarom, melalui pembinaan pada aspek mental, spiritual, dan moral. Menurutnya, orientasi pendidikan nasional mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. 

“Melalui penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi, kita harapkan bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keluhuran moral sejak dini kepada para mahasiswa,” kata Rektor Unwahas Semarang itu. 

(sm/jks/ida/JPR)

Source link