Pengawasan Bantuan Keuangan Desa Gandeng kepolisian – Radar Kudus

Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang Sulistiyono mengungkapkan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi, baik dengan Polres maupun kepala desa se-Kabupaten Rembang.

Kerja sama antara Kementerian Desa dengan Polri itu, berkaitan dengan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap bantuan keuangan desa. Pihaknya, menjamin tidak ada tumpang tindih dalam pengawasan bantuan keuangan di desa antara pemkab dengan kepolisian.

Disinggung siapa yang menjadi leading sector dalam menindaklanjuti kerja sama itu, Sulis mengungkapkan semua pihak turut berperan. Tentunya sesuai dengan tugas masing-masing. Misalnya kalau ditemukan ada pelanggaran, penindakan pastinya ada di kepolisian.

”Tentunya kita koordinasikan. Yang penting ada komunikasi, jangan sampai ada kesalahpahaman,” jelasnya.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menjelaskan, anggaran untuk desa setiap tahunnya bertambah. Tahun 2017, dana desa untuk Rembang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 178 miliar. Jumlah itu, dipastikan mengalami kenaikan pada 2018 menjadi Rp 228 miliar.

Besarnya dana yang diterima desa itu harus diawasi bersama. Pengawasan akan dikoordinasikan sehingga tidak tumpang tindih. Hafidz mengakui perlu penyatuan persepsi dari berbagai pihak dalam pengawasan itu. Baik dari pemkab, kepolisian termasuk masyarakat juga punya hak untuk mengawasi.

”Ada inspektorat, ada TP4D dan kepolisian. Pengawasan akan dikolaborasikan sehingga tidak tumpang tindih,” jelasnya.

(ks/lid/ali/top/JPR)