Pengembangan Embung Samiran Bergantung APBN – Radar Madura

Dua hal pengembangan embung di Desa Kodik, Kecamatan Proppo, itu tidak terlaksana tahun lalu. Pertama, upaya pembebasan lahan seluas empat hektare belum berjalan 100 persen. Bahkan sampai saat ini, menurut Direktur Utama PDAM Agoes Bachtiar, pembebasan lahan belum tuntas.

”Pembebasan lahan empat hektare sudah 90 persen, tinggal pelunasan,” kata Agoes kepada Jawa Pos Radar Madura. ”Sepuluh persennya tidak ada kendala, tinggal tunggu waktu saja,” tambahnya.

Berapa anggaran untuk pembebasan lahan? Agoes mengaku lupa. Berdasarkan data yang dihimpun JPRM dengan mengacu dokumen penyertaan modal PDAM, pada 2016 pemkab menggelontorkan dana Rp 3,3 miliar. Di antaranya untuk pengembangan Embung Samiran.

Kendala kedua, pengembangan Embung Samiran ini tidak bisa mengandalkan APBD. Sebab kebutuhan untuk pembangunan embung saja membutuhkan anggaran sekitar Rp 27 miliar. Karena itu, PDAM memiliki ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN.

”Tinggal tunggu waktu turunnya dana dari APBN. Insya Allah kalau turun tahun ini langsung dikerjakan,” tegas Agoes.

Di luar kendala tersebut, lanjut Agoes, semuanya sudah beres. Survei oleh tim sudah dilakukan. Termasuk juga dokumen detail engineering design (DED) sudah tuntas. Jika dana dari APBN turun, pihaknya tinggal menggelar pembangunannya.

”Pengajuan proposal ke pemerintah pusat tidak ada masalah. Kami sudah mengajukan sejak dua tahun yang lalu. Presentasi sudah dilakukan,” paparnya.

(mr/mam/luq/bas/JPR)