”Siapa yang tidak memiliki dan mengetahui sejarah akan habis. Bangsa-bangsa yang tidak memiliki sejarah, hilang dari percaturan dunia,” kata Agus Sunyoto saat menjadi pemateri pada kegiatan Pekan Ngaji 3 di Ponpes Mambaul Ulum Bata-Bata.

Dia menjelaskan, banyak bangsa yang hilang karena generasinya tidak memperhatikan sejarah. Dia mencontohkan Kurdistan yang merupakan bangsa besar pada masanya dan memiliki ulama terkenal seperti Sultan Salahuddin Al Ayyubi. Tapi karena tidak memiliki sejarah, Kurdistan terhapus.

”Sekarang menjadi suku kecil. Mereka tidak memiliki catatan kebesaran sebagai bangsa. Padahal, siapa yang tidak kenal Salahuddin Al Ayyubi,” terangnya.

Begitu juga Islam di Spanyol yang dulu memiliki peradaban besar. Sekarang tidak memiliki tradisi budaya dan hilang dari percaturan dunia. Itu karena generasinya tidak memiliki kesadaran sejarah.

Selama ini, lanjut ketua Lesbumi PB NU itu, ada upaya pihak tertentu yang mencoba mengaburkan sejarah peran kiai dalam kemerdekaan Indonesia. Padahal perjuangan pesantren dan kiai sangat jelas melawan penjajah.

”Yang membidangi lahirnya TNI sebagian adalah kiai. Kenapa disingkirkan. Padahal itu fakta sejarah dari mulai lahirnya PKR didominasi umat Islam termasuk para kiai,” terangnya.

PKR yang terbentuk 5 Oktober 1945 memiliki sepuluh divisi. Satu divisi terdiri dari 10 ribu pasukan. Komandan divisi pertama adalah Kolonel H. Syam’un. Komandan Batalion Pembela Tanah Air (Peta) KHR. Amnin Jakfar dari Pamekasan.

”Data itu ditemukan di arsip nasional. Ada upaya penghapusan dari kelompok yang memiliki latar belakang pendidikan Belanda. Kalau generasinya tidak peduli sejarah, maka kita dihabisi,” ujarnya.

Lebih lanjut, penulis buku Fatwa dan Resolusi Jihad itu menjelaskan, mengetahui sejarah dapat menjadi motivasi bagi santri. Misalnya mengenai pola pendidikan di pesantren. ”Mulai zaman kuno, pesantren melakukan pengembangan ilmu pengetahuan,” terangnya.

Contoh, untuk memenuhi kebutuhan kertas, diambil dari pesantren. Kerajaan-kerajaan membutuhkan prajurit dan pejabat, diambil dari lulusan pesantren hingga zaman VOC dan Hindia Belanda sekitar 1700-an.

”Belanda mengangkat bupati dari lulusan pesantren. Sebab saat itu memang tidak ada sekolah. Itu yang tidak pernah diungkap,” tegasnya.

Karena itu, ada upaya-upaya dari Belanda untuk membubarkan pesantren. Maka dibentuklah ordonansi sekitar 1905. Pesantren dianggap sekolah liar karena dinilai pendidikanya tidak jelas.

Pesantren diwajibkan melaporkan identitasnya secara resmi. Mulai kepemilikan tanah, guru, dan pimpinannya. Laporan itu harus ditulis dengan mesin ketik ke bupati setempat. Kalau tidak melaporkan, dibubarkan karena diangap liar.

”Saat itu kesulitan karena tidak ada fasilitas mesin ketik. Tujuannya, membubarkan pesantren. Tapi pesantren bisa memenuhi laporan itu karena bupati-bupati yang membuatkan lulusan pesantren,” jelasnya.

Pesantren mulai menurun karena orientasinya fokus pada fiqh. Padahal pesantren dulu mengajarkan santri pengembangan batik, kesenian, dan wirausaha. ”Pesantren harus memenuhi kebutuhan zaman modern,” pungkasnya.

(mr/sin/hud/han/bas/JPR)