Perangkat Desa Terpilih Berbicara terkait Tingginya Biaya Pelantikan – Radar Bojonegoro

TES perangkat desa Selasa (12/12) lalu benar-benar menjadi hari tak terlupakan bagi Irawan. Kebahagiaan warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang itu cukup beralasan. Dia satu-satunya warga desa setempat yang lolos seleksi perangkat desa. Jatimulyo, tempat tinggal Irawan, saat ini hanya membuka satu lowongan untuk kaur perencanaan. Peserta yang mendaftar sebanyak lima orang. Dalam seleksi administrasi, hanya tiga orang yang dinyatakan memenuhi syarat. 

Setelah menjalani tes, Irawan akhirnya terpilih mengisi satu-satunya lowongan aparatur pemerintah di desanya. Dia meraih nilai 49,6. Unggul dua poin dari peserta di bawahnya yang mendapat nilai 47,2 dan 45,4. Menjadi perangkat desa tunggal membawa ”risiko” bagi Irawan yang harus menanggung biaya pelantikan sendiri. Setelah berkoordinasi dengan panitia, biaya untuk pelantikan dianggarkan sekitar Rp 11 juta.  Pemdes, lanjut dia, tidak mungkin membiayai karena keuangan APBDes kosong. Praktis, dia satu-satunya penyuplai keuangan pada acara yang rencananya dihelat Kamis (21/12). Irawan mengaku ikhlas menanggung biaya pelantikan sekitar Rp 11 juta. Uang tersebut, menurut dia, sebanding dengan yang didapatkan.

Bendara GP Anshor Plumpang itu  menganggap uang yang dikeluarkan tersebut sebagai ucapan syukur ke berbagai pihak yang turut menyukseskan salah satu hajatan terbesar Pemkab Tuban tersebut. Dia mengaku tak mempermasalahkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk acara, termasuk ‘’sangu’’ para tamu undangan yang hadir. ‘’Tidak apa-apa, saya ikhlas,” ungkap dia.  

Irawan hanya mengkritisi, kebijakan biaya pelantikan seharusnya jangan sepenuhnya dibebankan kepada peserta terpilih. Pemdes seharusnya mempunyai tabungan untuk sedikit membantu acara tersebut. Dia menyayangkan jika ada peserta yang lolos, namun tidak mempunyai uang untuk pelantikan. ‘’Uang sejumlah itu mungkin menjadi momok dan sangat memberatkan bagi sebagian orang yang kurang mampu. Harusnya ada anggaran yang harus disiapkan untuk meringankan,’’ tutur dia.

Ketika dia mencoba meminta pemdes keringanan biaya, pihak desa mengaku kondisi keuangannya kosong. APBDes yang disiapkan habis untuk rangkaian tes perangkat saja. Setelah mendapat penjelasan, dia tidak mempermasalahkan. Hanya saja, dia berharap hal tersebut tidak terulang. ‘’Kasihan kalau akhirnya ada orang yang berkompeten, tapi takut mendaftar perangkat hanya karena takut membayar uang sebesar itu,’’ ujar alumni STIT Al Fatah, Lamongan itu.

Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Tuban Anto Wahyudi menegaskan, sifat sumbangan anggaran pelantikan dari hasil swadaya peserta adalah untuk kebutuhan komponen kegiatan. ‘’Bantuan yang sifatnya swadaya itu memang legal. Tapi untuk membantu komponen-komponen kegiatan, bukan untuk dibagi-bagi kepada pihak-pihak terkait,’’ kata dia.

Anto menjelaskan, yang dimaksud komponen kegiatan adalah kebutuhan untuk kegiatan pelantikan. Misalnya, biaya makan atau konsumsi undangan yang sebelumnya dalam APBDes tidak teranggarkan atau tidak mencukupi. ‘’Kalau panitia dan peserta (calon perangkat yang akan dilantik, Red) ingin syukuran dengan menyediakan makanan atau suguhan yang lain, tidak masalah. Yang penting ada kesepakatan dan tidak memberatkan peserta,’’ terang dia. 

Disinggung terkait adanya jatah yang harus dibayar peserta untuk kepala desa dan pihak-pihak terkait, Anto menegaskan, pungutan dengan maksud memberikan jatah kepada pihak-pihak terkait itu adalah bagian dari gratifikasi. ‘’Kalau model seperti itu (pungutan untuk ‘jatah’, Red) adalah gratifikasi, dan bisa diproses hukum,’’ tandasnya.

(bj/yud/tok/ds/bet/JPR)

Source link