Perawat dan Bidan Ketar-ketir – Radar Jember

Kepala Dinkes Bondowoso dr Mohammad Imron mengatakan, rasionalisasi itu dilakukan karena saat ini tenaga kesehatan di puskesmas yang berstatus sukwan telah overload. Jumlahnya sudah melebihi dari jumlah pegawai negeri sipil (PNS). “Tenaga kesehatan yang sukwan jumlahnya hampir 80 persen di puskesmas,” terangnya.

Imron memberikan contoh, ada puskesmas yang jumlah PNS-nya 38 orang. Sedangkan tenaga sukwan-nya 72 orang. Menurut dia, apabila kondisi ini tidak cepat diatasi, akan menjadi problem baru. Yakni bertambahnya kebutuhan anggaran sebagai honor tenaga sukwan. “Padahal anggaran tersebut selama ini diambilkan dari hak-haknya para tenaga kerja yang PNS,” tegasnya.

Dijelaskannya, bukan tidak mungkin suatu saat yang PNS malah berontak karena adanya sukwan. Karena itu, menurut dia, jika tidak segera diatasi, permasalahan ini akan menjadi bom waktu. Karena itu, dinkes melakukan rasionalisasi. 

Namun karena ada momentum pilkada, pihaknya menginstruksikan agar proses rasionalisasi menunggu proses pilkada. Dan saat ini proses itu tengah berjalan.

Mengenai proses rasionalisasi ini, kepala puskesmas di 25 puskesmas yang tersebar di 23 kecamatan, memiliki peran utama. Sebab dialah yang menjadi pihak penilai dan yang menentukan siapa yang tetap bekerja atau harus tereliminasi.  “Karena yang lebih tahu keadaan tersebut adalah puskesmas, maka semua penilaian diserahkan kepada puskesmas. Tentunya yang berkaitan dengan keterampilan, skill, pengetahuan, etika dan masa sukwan yang murni akan dinilai oleh puskesmas,” tegasnya.

Imron menambahkan, rasionalisasi itu misalnya, di puskesmas jumlah sukwannya ada 70 orang, sementara berdasarkan kebutuhan kerja hanya ada 30 orang. Maka yang 40 orang siap untuk di berhentikan. Adapun tenaga sukwan yang akan diberhentikan bila seorang bidan serta perawat akan didorong untuk memproses STR-nya agar dia bisa segera membuka praktik secara mandiri.

“Kalau sudah mempunyai STR maka bisa bergabung dengan bidan-bidan yang lain secara mandiri yang mempunyai tanggung jawab di puskesmas maupun di dinkes. Kita harus melakukan hal ini karena jumlahnya sudah sangat melebihi kapasitas,” pungkasnya.

Sementara para keluarga bidan dan perawat berharap, proses itu objektif. Sebab ada ketakutan, siapa yang dekat mereka akan bertahan. Harapannya proses itu memperhatikan lama bekerja, profesionalitas pekerjaan dan unsur objektif lainnya. “Kami berharap proses itu benar-benar objektif, karena kasihan yang tereliminasi,” ujar salah seorang keluarga perawat yang tidak mau disebut namanya.

(jr/hud/aro/das/JPR)

Source link