Perbaikan Rumah Tak Layak Minim Anggaran – Radar Bojonegoro

Helmy menjelaskan, jumlah RTLH tersebut berbeda-beda setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Misalnya, Bappeda mendata RTLH dengan kriteria lebih rinci. Misalnya, rumah dengan lantai tanah, tidak berdinding tembok, dan tidak ada ventilasi udaranya.

”Itu dikelompokkan sendiri. Intinya, masuk rumah tidak sehat,” jelasnya.Namun, Dinsos mendatanya secara global yaitu berlantai tanah dan berdinding anyaman bambu. ”Kami mendatanya secara global saja,” jelasnya.

Rumah-rumah yang sudah terdata tidak layak huni tersebut rencananya akan diberikan bantuan. Namun, tidak semua RTLH tersebut akan mendapatkan bantuan bedah rumah. Sebab, anggaran yang dimiliki pemkab tidak banyak.

”Tahun ini hanya Rp 1 miliar,” jelasnya.Helmy melanjutkan, anggaran Rp 1 miliar tersebut rencanannya akan digunakan untuk membedah 100 rumah. Masing-masing rumah akan mendapatkan anggaran Rp 10 juta.

Tentunya, Dinsos harus memverifikasi dengan baik rumah yang akan diberi bantuan itu. ”Ya kita akan memberikan bantuan kepada yang mengajukan dan memang layak untuk dibantu,” jelasnya.

Helmy mengakui, anggaran yang dialokasikan setiap rumahnya memang tidak banyak. Namun, bantuan bedah rumah itu bersifat stimulan. Artinya, supaya masyarakat sekitar terangsang untuk membantu pemilik rumah itu.

”Sehingga, rumah yang tadinya tidak layak bisa layak dihuni,” jelasnya. Dana Rp 10 juta tersebut digunakan untuk membuat dinding dan lantai. Selebihnya, diharapkan masyarakat memberikan bantuan. ”Tentunya ini membutuhkan kesadaran,” jelasnya.

Helmy menambahkan, setiap tahun jumlah RTLH yang akan dibantu memang tidak banyak. Namun, dia berharap masyarakat sekitar bisa tergerak dengan adanya rangsangan dari pemkab itu. ”Ini kan bersifat stimulan. Kalau mengandalkan bantuan pemerintah memang tidak cukup,” jelasnya.

(bj/zim/nas/bet/yqn/JPR)

Source link