Perintahkan KPU Hitung Kardus Siluman – Radar Madura

Untuk memprotes putusan KPU Pamekasan, ratusan simpatisan Mahar melakukan aksi demonstrasi ke kantor panwaslu Kamis (14/12). Massa diklaim datang dari 13 kecamatan di Pamekasan. Mereka memulai aksinya dari Monumen Arek Lancor menggunakan puluhan mobil.

Saat berorasi, mereka membawa spanduk bertuliskan tim indpenden dari masing-masing kecamatan. Di antara mereka ada yang berpenampilan ala pocong dan membawa keranda. Aksi itu dilakukan bersamaan dengan agenda pembacaan putusan sengketa antara KPU Pamekasan dengan Mahar di kantor panwaslu.

Ratusan simpatisan Mahar mendesak agar putusan yang dikeluarkan panwaslu adil. Bukan putusan yang didasari pada intervensi atau kepentingan politik. Meski kantor panwaslu dikepung massa, namun aksi itu berlangsung damai.

”Kami meminta pengambilan keputusan harus seadil-adilnya. Jika bernuansa politik, jangan salahkan kami jika datang dengan jumlah massa yang lebih besar,” teriak salah seorang orator.

Setelah sekitar tiga jam aksi berlangsung, panwaslu mengumumkan hasil putusan sengketa antara KPU dengan pasangan Mahar. Anggota Panwaslu Pamekasan Suryadi menjelaskan, panwaslu memerintahkan kepada KPU menghitung satu kardus persyaratan yang diserahkan pasangan Mahar.

Kalau sudah dihitung, KPU Pamekasan selanjutnya diminta mengeluarkan keputusan baru. Apakah syarat dukungan kepada pasangan Mahar mencapai target minimal atau tidak. ”Putusan panwaslu Pamekasan merupakan putusan yang mempertimbangkan keadilan. Sesuai jargon panwaslu, tegakkan keadilan pemilu,” kata Suryadi.

Yang satu kardus itu apa memang tidak pernah dihitung? Suryadi mengaku itu yang menjadi persoalan. Kardus itu menurutnya kardus siluman. Sebab, KPU tidak mengetahui kapan kardus tersebut ada.

”Apakah datang pukul 24.00 atau sesudahnya. Tidak ada yang tahu. Namun, kami perintahkan KPU menghitung isi kardus itu untuk menjamin hak konstitusi calon,” terangnya.

”KPU tidak menghitung karena telah yakin semuanya telah dihitung. Yang satu kardus tidak ada yang tahu. Tapi, tiba-tiba ada,” tambah Ketua Panwaslu Pamekasan Abdullah Saidi.

KPU Pamekasan, lanjut Saidi, harus menjalankan rekomendasi panwaslu itu maksimal tiga hari setelah putusan. Itu pun jika pihak terkait tidak banding ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). ”Kalau banding, tidak dihitung hingga ada putusan PTUN,” jelas dia.

Medi Mulya Triananta Yudihari, kuasa hukum pasangan Mahar mengaku tidak puas dengan putusan panwaslu tersebut. Pihaknya ingin menyerahkan data ulang dan diperiksa ulang. Kalau hanya satu kardus yang dihitung, itu merugikan pihaknya.

Karena itu, langkah banding atas masalah ini akan dilakukan. ”Kami tidak puas dengan putusan ini. Kami akan banding ke PTUN,” janjinya.

Sementara itu, Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah tidak bisa dimintai penjelasan. Berkali-kali dihubungi melalui telepon, tidak direspons.

(mr/sin/hud/han/bas/JPR)