Perlindungan Budaya – Radar Banyuwangi

BANYUWANGI – Rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan warisan budaya dan adat istiadat Banyuwangi sudah disahkan menjadi perda pada Jumat malam pekan lalu (10/11). Perda ini digadang-gadang menjadi peranti vital dalam rangka melindungi budaya dan adat istiadat di kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini.

        Setelah disahkan, perda tersebut dikirim ke Gubernur Jatim untuk mendapat nomor register sehingga dapat diundangkan. Ketua Panitia Khusus DPRD Punjul Ismuwardoyo mengatakan, perda tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan semua warisan budaya dan adat yang ada di Banyuwangi. ”Termasuk di dalamnya bahasa Oseng dan pakaian adat,” ujarnya kemarin (13/11).

        Dikatakan, terkait bahasa Oseng, awalnya pihaknya memasukkan bahasa asli Banyuwangi itu diatur dalam pasal eksklusif dan dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal (mulok) di sekolah. Namun, dalam proses fasilitasi, gubernur memberikan catatan khusus tentang ketentuan tersebut. ”Akhirnya, ketentuan mengenai bahasa Oseng kita masukkan pada bab tentang bahasa daerah. Di dalam bab bahasa daerah, itu ada pasal khusus tentang bahasa Oseng,” jelasnya.

        Punjul menuturkan, itu mengatur bahwa untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Oseng, maka mata pelajaran mulok sekolah-sekolah di wilayah tersebut adalah bahasa Oseng. ”Itu sudah kami sinkronisasi dengan teman-teman Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi. Mereka yang meramu pasal dan ayat-ayatnya supaya tidak menabrak regulasi yang ada di Dispendik,” kata anggota dewan berlatar belakang seniman tersebut.

        Sementara itu, Punjul mengaku sembari menunggu nomor register perda yang telah disahkan itu turun dari Gubernur Jatim, pihaknya juga berkomunikasi dengan Dewan Kesenian Blambangan (DKB) dan para pemangku kepentingan yang lain. ”Kita akan merapat untuk membantu eksekutif menyusun peraturan bupati (perbup) yang menjadi petunjuk teknis perda perlindungan warisan budaya dan adat istiadat Banyuwangi,” kata dia.

        Dikatakan, jika penyusunan perbup dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif, dikhawatirkan muatan perbup itu luput dari muatan perda. ”Maka kami kawal. Kami komunikasi dengan Bagian Hukum Pemkab untuk menghadirkan ahli-ahlinya untuk membahas perbup. Termasuk membahas ketentuan pakaian adat yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan,” tuturnya.

        Sementara itu, Ketua DKB Samsudin Adlawi mengatakan, DKB siap jika diajak mengawal penyusunan perbup tentang petunjuk pelaksanaan perda perlindungan warisan budaya dan adat istiadat tersebut. ”Kami menunggu undangan dari pansus untuk bersama-sama mengawal perbup sebagai penerjemahan dari perda yang sudah disahkan,” ujarnya.

        Samsudin menambahkan, pengawalan penyusunan perbup dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan pada perda dengan ketentuan di perbup. Sebab, imbuhnya, ada beberapa kasus perda dan perbup kurang sinkron, sehingga perda tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan optimal. ”Maka, kalau DKB kembali dilibatkan dalam mengawal penyusunan perbup, DKB menyambut dengan baik,” pungkasnya. (sgt/afi/c1)

(bw/sgt/ics/JPR)

Source link