Persyaratan Bapaslon – Radar Bromo

Hanya saja, KPU tidak menjawab tegas konsekuensi bagi bapaslon yang belum memenuhi syarat calon hingga deadline yang ditentukan. Rabu (17/1) KPU Kota Probolinggo menyampaikan hasil proses pendaftaran administrasi untuk syarat calon wali kota-wakil wali kota melalui rapat pleno terbuka. 

Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pukul 09.00 ini, baru dimulai dua jam kemudian. Pasalnya, bapaslon serta tim pemenangan belum hadir.

Dalam pleno itu, bapaslon Fernanda-Zulfikar serta Syamsu Alam-Kulup Widyono hadir. Sementara, bapaslon Hadi Zainal Abidin-Mochammad Soufis Subri, hanya dihadiri Subri saja. Sama halnya dengan bapaslon Sukirman dan Abdul Aziz, yang hanya dihadiri Aziz. Sedangkan bapaslon Suwito dan Fery diwakili tim pemenangan.

“Betul memang tidak hadir. Pak Suwito ke Tuban,” ujar Wahyu, salah satu tim pemenangan Suwito-Ferry yang datang mewakili.

Komisioner KPU sendiri tidak mempersoalkan calon yang tidak hadir. “Tidak masalah. Karena yang kami undang adalah calon dan tim pemenangannya,” ujar Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri.

Penyampaian hasil verifikasi berkas pendaftaan dimulai sekitar pukul 11.15. Diawali dengtan pembacaan hasil tes kesehatan dan dilanjutkan dengan pembacaan hasil verifikasi berkas pendaftaran calon wali kota-wakil wali kota.

Dalam kesempatan itu, Hudri menyampaikan, daftar persyaratan yang telah dilampirkan calon dalam proses pendaftaran. Baik yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan, maupun yang masih perlu melengkapi persyaratan.

“Sebagian besar calon wali kota dan wakil wali kota masih perlu perbaikan berkas untuk syarat calon. Seperti, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), surat keterangan yang menyatakan tidak memiliki utang, surat keterangan tidak tersangkut masalah pidana dari Pengadilan Negeri (PN). Ketentuan-ketentuan ini harus dipenuhi dalam 3 hari ke depan,” jelasnya pada awak media setelah pleno terbuka.

Mengenai surat LHKPN dari KPK, Hudri mejelaskan bahwa sudah ada pemberitahuan dari KPK, yang menyatakan bahwa surat keterangan akan dikeluarkan dalam jangka waktu 3 hari selama masa perbaikan.

“Tentunya, untuk KPK dan pengadilan ini jam kerjanya hanya jam kerja aktif. Beda dengan KPU yang mengikuti hari kalender. Nanti dari KPK yang akan kita terima adalah tanda terima,” jelasnya.

Saat disinggung dampak jika dalam masa perbaikan persyaratan bapaslon belum memenuhi syarat-syarat tersebut, Hudri menjawab normatif. “Syarat pencalonan itu kan banyak. Jika tidak terpenuhi, maka akan masuk dalam salah satu variabel pemenuhan syarat calon,” jelasnya.

Hudri menyebut, ada calon yang belum melengkapi surat setoran pajak, namun surat tidak ada tanggungan utang sudah terpenuhi lengkap. Ada juga bapaslon yang namanya beda.

“Kami akan minta surat pernyataan beda nama itu dari pihak terkait. Beda nama dalam ijazah pendidikan itu bukan sesuatu yang ekstrem. Misalnya tidak ada nama belakang di ijazahnya,” jelasnya.

Wakil Ketua PC NU ini juga membantah kabar jika ada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) salah satu bakal calon merupakan hasil scan. “Tidak ada (scan, Red). Yang diserahkan ke KPU adalah SKCK asli,” jelasnya.

Sementara itu, Zulfikar Imawan mengakui jika ada syarat calon dirinya yang belum lengkap. Yakni, perbaikan tanda bukti tidak ada tanggungan pajak. Pria yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Kota Probolinggo itu memastikan, akan segera memenuhi persyaratan tersebut. “Kantor pajak kan dekat,” ujarnya. 

(br/put/mie/mie/JPR)

Source link