PG Asembagus Tegaskan Tidak Paksa Petani Jual Tebu – Radar Banyuwangi

ASEMBAGUS – Pemberitaan tentang dipaksanya petani agar menjual tebunya ke PG Asembagus langsung dibantah. Imam Fauzi, Manager Tanam PG Asembagus menerangkan, pihaknya tidakpernah memaksa sama sekali.

Imam mengatakan, selain Sistem Bagi Hasil (SBH), memang belakangan muncul istilah Sistem Penjualan Tebu (SPT) sebelum dilakukan penggilingan. Dalam SPT ini, PG yang membeli tebu petani.  “Tetapi kami tegaskan tidak ada paksaaan. Bebas, mau SPT atau SBH, silahkan,” ujarnya.

Dia menerangkan, diberlakukannya SPT untuk mensiasati pembayaran Order Delivery (DO) yang mengalami keterlambatan. Dengan SPT, terangnya, kesulitan keuangan petani karena keterlambatan DO bisa teratasi. “Karena pembayaran lancar, dalam satu minggu dibayar dua kali,” tambah Imam.

Imam juga membantah pernyataan yang mengatakan petani dirugikan dengan adanya SPT. Dia menerangkan, dengan menjual tebu ke PG, petani memang tidak mendapatkan gula dan uang tetes. Petani hanya memperoleh hasil dari penjaualan tersebut.

Akan tetapi bukan berarti petani rugi. Sebab, jika dikalkulasi, keuangan yang didapat dengan menjual tebunya ke PG atau giling sendiri tidak jauh berbeda. Karena harga jualnya setara dengan randemen yang didapat petani setiap hari. “Karena kami sudah menghitung pendapatan gula, uang tetes. Sudah dihitung disitu semua,” tambah Imam.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) PG Asembagus, Faiz Nursawi juga menilai, SPT sebagai solusi dalam mengatasi keterlambatan pembayaran DO. Dengan SPT, petani tidak dibingungkan dengan segala bentuk pembiayaan yang harus dikeluarkan.

Dia menerangkan, sebelum diberlakukan SPT, pihak PG mengundang petani dan APTR. Faiz mengaku, saat itu pihaknya mengajukan tiga permintaan kepada PG sebagai syarat menyetujui adanya SPT.

Pertama, jangan sampai petani dirugikan. Karena itu, APTR meminta agar harga penjualan tebu ke PG mengansumsikan dengan kondisi randemen. “Kedua, kami meminta agar jangan sampai mengganggu pendistribusian SPA (Surat Perintah Angkut). Antara SPT dan SBH didistribusikan sesuai jatah,” jelasnya.

Permintaan terakhir, SPT tidak mengganggu sirkulasi keluar masuk truk tebu ke PG. Artinya, jangan sampai ada pihak-pihak yang diprioritaskan dalam proses giling. “Karena persyaratan yang diajukan APTR disetujui, kami sepakat dengan SPT,” tambahnya.

Sementara itu, H. Anggi, salah satu petani mengaku sangat diuntungkan dengan SPT. Apalagi dengan terjadinya keterlambatan pembayaran DO beberapa peroide. “Dengan kondisi sekarang SPT memang menjadi solusi,” katanya.

Pria asal Desa/Kecamatan Jangkar itu menerangkan, biaya tebang-angkut tebu membutuhkan dana besar. Dengan keterlambatan pembayaran DO, petani kerap melakukan berbagai macam cara untuk mempereoleh biaya tebang- angkut.

“Ada yang hutang, ada yang gadai  perhiasan. Nah, dengan SPT, biaya tebang-angkut bisa teratasi. Karena itu, saya berpendapat, apa yang dilakukan PG tidak merugikan kami,” pungkas H Anggi.

Perlu diketahui, pembayaran DO memang mengalami keterlambatan. Informasinya, sudah enam periode DO petani di PG Asembagus tidak terbayarkan. Ini imbas perubahan regulasi proses penjualan yang tidak lagi melalui lelang. Penjualan diberikan kepada bulog. Peraturan tersebut berlaku secara nasional.

Source link