pilwaki kediri – Radar Kediri

KEDIRI KOTA– Meskipun aturan kampanye dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah semakin diperketat, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri masih khawatir ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan dan rawan terjadi pelanggaran.

Salah satu yang bisa dimanfaatkan sebagai celah adalah pemasangan spanduk di warung-warung makan yang bergambar pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota. Biasanya, spanduk tersebut sekaligus sebagai ajang kampanye. “Itu memang kekosongan di dalam aturan ataupun bisa juga disebut celah,” ujar Kepala Ketua KPUD Kota Kediri Agus Rofik kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Kendati demikian, Rofik tidak menampik jika spanduk atau baliho tersebut masuk ke ranah pribadi, maka tidak bisa disebut sebagai bentuk pelanggaran. Terlebih jika si pemilik warung atau foto mengizinkan untuk dipasang gambar paslon tertentu.

Sedangkan yang dilarang adalah jika alat peraga kampanye tersebut dipasang di tempat umum. Sedangkan KPU Kota Kediri sendiri sudah memiliki aturan mengenai batasan pemasangan alat peraga kampanye untuk masing-masing paslon.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri, pemasangan spanduk atau gambar paslon tersebut masih sangat rawan terjadi politik uang. Ini bisa terjadi apabila tim sukses paslon memberikan uang sebagai bentuk kompensasi pemasangan alat peraga tersebut. Sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi si pemilik warung untuk memilih paslon tertentu. “Sebenarnya untuk kaus pun kita juga sudah batasi harganya, yakni maksimal 25 ribu rupiah,” sambung Rofik.

Catatan koran ini, sebenarnya aturan terkait kampanye sudah sangat jelas. Misalnya untuk batasan alat peraga, baliho hanya maksimal delapan buah se-Kota Kediri untuk setiap paslon. Lalu umbul-umbul 30 buah per kecamatan, tiga spanduk se kelurahan, hingga bahan kampanye lain, seperti brosur yang totalnya tidak boleh melebihi jumlah kepala keluarga di Kota Kediri.

Adapun celah lain juga rawan untuk disalahgunakan adalah alat peraga kampanye lain, seperti stiker partai yang tidak ada aturan jumlahnya. Walaupun begitu Rofik mewanti-wanti agar stiker yang dicetak untuk kampanye tersebut tidak dicetak melebihi ukuran 10×5 sentimeter. “Stiker-stiker itu pun tidak diperbolehkan dipasang di tempat-tempat umum seperti masjid, pohon-pohon, tiang listrik, hingga ke sekolah-sekolah,” terang Rofik.

Adapun jika terdapat pelanggaran seperti spanduk di luar hitungan dan dipasang di tempat umum hingga stiker-stiker di tempat umum, pihak KPU maupun Panwaslu Kota Kediri akan berkirim surat ke Satpol PP Kota Kediri untuk ikut mengeksekusi atau melakukan penertiban terkait alat peraga kampanye yang melanggar aturan tersebut. “Akan tetap ditertibkan jika ada pelanggaran,” tegasnya.

(rk/fiz/die/JPR)

Source link