PND Dilarang Pakai Gas Melon – Radar Solo

SE Nomor 500/4047/2017 tertanggal 30 November itu menindaklanjuti Peraturan Menteri ESDM Nomor 26/2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian elpiji. Sesuai regulasi, gas melon merupakan elpiji tertentu yang mempunyai kekhususan baik pengguna/penggunaannya, kemasan, volume dan/atau harganya masih diberikan subsidi. Peruntukannya bagi konsumen rumah tangga yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp1.500.000 per bulan dan usaha mikro dengan kriteria tertentu. 

“Surat edaran dari pak bupati sudah dikirimkan ke seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah. Intinya, PNS tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg,” tegas Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Sukoharjo Sutarmo akhir pekan kemarin. 

Menurutnya, PNS merupakan golongan masyarakat mampu secara ekonomi. Mereka harus memberikan contoh kepada elemen lainnya agar penggunaan gas melon tepat sasaran.

Langkah selanjutnya, dinas perdagangan akan melakukan monitoring guna mengoptimalkan SE bupati tersebut di kalangan PNS.

Soal stok Bright Gas, Sutarmo memastikan selalu tersedia. Di antaranya di SPBU, toko kelontong, dan minimarket. Untuk memudahkan penggunaan elpiji nonsubsidi tersebut, warga yang memiliki tiga tabung gas melon bisa ditukar satu tabung Bright Gas 5,5 kg gratis. Sementara, untuk dua tabung gas melon, bisa ditukar dengan satu tabung Bright Gas 5,5 kg plus tambah Rp109 ribu.

(rs/yan/bay/JPR)