Program Kotaku di Kota Solo menimbulkan masalah. – Radar Solo

SOLO – Bukannya segera menyelesikan masalah, pelaksanaan proyek dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bengawan justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Proyek yang terhenti di tengah jalan mengganggu masyarakat dan menimbulkan ancaman membahayakan. Bahkan, program yang seharusnya dikelola masyarakat itu justru diberikan kepada pihak ketiga.

Misalnya, lubang-lubang yang dibuat di pinggir jalan untuk proyek perbaikan drainase. Ada pekerjaan yang terhenti sementara waktu, sehingga lubang dan material itu justru membahayakan masyarakat pengguna jalan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Surakarta Supriyanto mengakui, ia banyak menerima keluhan masyarakat mengenai hal tersebut.

”Di beberapa titik, pembangunan drainase banyak yang hanya digali lubangnya dan tidak kunjung dibangun. Seperti halnya di RW 1 dan RW 12 di Kelurahan Sumber. Saya menerima banyak keluhan,” terang Supri.

Banyak pengerukan bego yang dilakukan. Namun, timbunan hasil pengerukan dibiarkan begitu saja. Di samping itu box culvert yang sudah datang juga tidak kunjung dipasang. Sehingga di beberapa titik proyek justru terkesan mangkrak. ”Saat ditanyakan ke pelaksana yang juga melalui pemantauan kelurahan, ternyata persoalannya karena dana terbatas. Sebab pencairan dana program Kotaku dibagi menjadi tiga termin. Pertama 60 persen, 30 persen, dan 10 persen,” ujar Supri.

Kotaku yang merupakan program dari pemerintah pusat dilaksanakan di daerah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperum KKP) Surakarta. Oleh karena itu, Supri meminta kepada disperum KKP agar bisa mencairkan dana proyek Kotaku ini secara langsung 100 persen. Sehingga masyarakat sebagai pengelola dana juga lebih fleksibel dalam melaksanakan proyeknya.

”Apalagi karena tidak kunjung dilaksanakan, proyek ini mengganggu pengguna jalan. Seperti halnya di RW 12 sudah ada tiga korban yang jatuh karena lubang proyek yang tidak tertutup. Ada pula warga yang mengeluhkan mobilnya tidak bisa keluar dari rumah selama dua bulan ini karena galian lubang di jalan tak kunjung ditutup,” jelas Supri.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Surakarta Ekya Sih Hananto menyoroti pelaksanaan dan pendanaan program Kotaku. Sebelumnya disebutkan penyaluran bantuan dana investasi (BDI) dalam program itu itu bakal dikelola langsung masyarakat di kelurahan yang membentuk lembaga keswadayaan masyarakat (LKM). Namun, pada kenyataannya masyarakat hanya disuruh membuat LKM tanpa dilibatkan dalam program itu.

”Di Kelurahan Semanggi, RT dan RW disuruh membikin LKM, tapi tak diikutkan dalam pelaksanaan. Apalagi, mereka harus turut tanda tangan. Jika demikian, tentu bahaya karena di lapangan mereka tak dilibatkan. Padahal, dana yang dikucurkan tak sedikit,” papar Ekya.

Diakui Ekya, wilayah Semanggi memang masuk zonasi permukiman kumuh. Sehingga, program Kotaku menyasar perbaikan drainase dan pembuatan paving. Namun demikian, ia mendapat keluhan warga yang hanya diminta membikin lembaga. Sementara pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga yang langsung ditunjuk dari pengelola.

(rs/vit/bay/JPR)

Source link