Proyek Tajamara, Dorong Penegak Hukum Turun – Radar Madura

Aktivis Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi Pelor mengatakan, jika ada temuan tak sesuai rencana anggaran biaya (RAB), harus jadi perhatian bagi penegak hukum. Misalnya, melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan bahan data (puldata). ”Usut dan seret pihak-pihak yang mencoba ada niat korup,” ujarnya.

Menurut dia, bila benar tak sesuai RAB seperti penggunaan galvalum dan tidak ada pasir hitam, keadaan itu patut dicurigai. Dia khawatir, ada niat menggarong anggaran proyek senilai Rp 4 miliar itu. Apalagi, PT Duta Salik tidak mengindahkan rekomendasi dinas agar diganti material yang tak sesuai RAB.

Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dulsiam meminta dinas terekait tegas. Bila mangkel dan tidak mengindahkan perintah dinas, rekanan harus diputus kontrak. ”Jangan sampai pekerjaan yang menghabiskan miliaran itu hasilnya jelek,” katanya.

Kepala Dinas PU Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Sumenep Bambang Irianto menyatakan, jika pengerjaan tidak sesuai deadline, tentu akan diputus kontrak. Pekerjaan yang terlaksana baru sekitar 60 persen. Proyek tersebut harus tuntas Rabu (27/12).

Pejabat pembuat komitmen (PPK) Hery Kushendrawan membenarkan bahwa plester trasram tidak menggunakan pasir hitam. Kemudian, sebagian rangka plafon metal furing tidak sesuai RAB. ”Bila tak sesuai dengan kontrak, tentu tidak akan dibayar,” katanya.

Sementara itu, Totok Rudi selaku kontraktor enggan menanggapi dengan alasan sibuk. Dia berjanji akan mengklarifikasi secara gamblang Rabu (27/12). ”Maaf masih sibuk,” ucapnya.

(mr/sid/luq/bas/JPR)