Raperda Pendidikan Baca Tulis Alquran Usulan Dewan Ditolak – Radar Jember

Bagian Hukum Pemkab Jember mengirimkan naskah siaran pers, pada Jawa Pos Radar Jember Kamis (1/2) kemarin. Yang mengejutkan, tiga Raperda Inisiatif DPRD Jember ditolak Biro Hukum Pemprov Jatim. 

Ketiga raperda yang ditolak seperti, raperda tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember, Raperda Zakat, Infak dan Sedekah, serta Raperda Pendidikan Baca Tulis Alquran. 

“Dari tujuh raperda inisiatif yang diusulkan ke Pemprov Jatim, hasilnya 3 ditolak, 1 ditinjau ulang, dan 3 raperda dapat diundangkan, setelah menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur,” Kata Kabag Hukum Pemkab Jember, Ratno Sambodo.

Kata Ratno, Biro Hukum Pemprov Jatim menerangkan dalam suratnya bahwa raperda tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember tidak dapat diproses lebih lanjut, karena substansinya masih merujuk pada UU Nomor 39 Tahun 2004 dan telah dicabut dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Tidak bisa jadi perda, karena undang-undang di atasnya masih belum ada penetapan PP,” terangnya.

Sedangkan untuk Raperda Zakat, Infak dan Sedekah yang sama-sama ditolak, seperti Raperda Pendidikan Baca Tulis Alquran, karena ada dua faktor. Seperti penjelasan bahwa agama merupakan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. “Diterangkan dalam surat tersebut, diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,” tuturnya.

Selain itu, Pemprov Jatim juga memberi alasan penolakan karena kewenangan bupati di bidang pengelola zakat, infak, dan sedekah hanya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. “Itu sesuai Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” imbuhnya.

Masih kata Ratno, raperda yang harus ditinjau ulang tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Biro Hukum Pemprov Jatim menilai, raperda tersebut belum mencantumkan penetapan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Selain itu, substansi raperda dinilai belum fokus membahas lahan pertanian pangan berkelanjutan. “Kalau yang ini belum tentu dicoret. Asal kekurangan yang disebut terpenuhi, bisa untuk dilanjutkan,” terangnya.

Sedangkan raperda yang dapat diundangkan, seperti raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, raperda tentang Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman, dan raperda tentang Pengendalian Peredaraan Minuman Beralkohol. 

(jr/rul/hdi/das/JPR)

Source link