Ratusan Lembaga Terancam Tak Dapat BOP – Radar Madura

Sebab, pengajuan BOP untuk PAUD harus disetor kepada pemerintah pusat Maret mendatang. Sayangnya, pendataan PAUD oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang belum rampung hingga saat ini.

Kabid Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Disdik Sampang Subairiyanto mengatakan, secara keseluruhan jumlah PAUD kurang lebih 819 lembaga. Namun, dia belum mempunyai data konkret berapa lembaga PAUD yang akan mendapatkan BOP.

”Saat ini kami masih melakukan pendataan untuk mengajukan bantuan itu,” ucapnya Selasa (6/2).

Diterangkan, BOP dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk beragam keperluan dalam kegiatan belajar di PAUD. Misalkan, biaya pendaftaran peserta didik kurang mampu, pembelian buku bacaan, alat permainan edukatif, dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran.

Sasaran BOP PAUD adalah anak usia 0–6 tahun yang terdaftar pada program taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), kelompok bermain (KB), dan satuan lembaga PAUD lainnya. Besaran dana yang diterima masing-masing lembaga sesuai dengan jumlah anak didik.

”Saya tidak hafal berapa besaran bantuan yang diterima tiap lembaga. Yang jelas disesuaikan dengan jumlah siswa,” dalihnya.

Pada prinsipnya, kata Subairi, BOP bertujuan meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu. Bantuan itu diutamakan bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan atau layanan khusus.

”Pemberian bantuan operasional juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam membangun lembaga PAUD yang berkualitas,” ujarnya.

Sejumlah syarat harus bisa dipenuhi lembaga PAUD dalam mengajukan BOP. Seperti sudah melaksanakan program minimal satu tahun, memiliki izin operasional, rekening aktif atas nama lembaga, NPWP, dan tidak mendapatkan dana bantuan di tahun yang sama. ”Terpenting sudah terdaftar di dapodik pusat,” terangnya.

   Subairi mengungkapkan, ada 108 lembaga PAUD/TK di Kota Bahari yang tidak terdaftar di dapodik pusat. Lembaga pendidikan tersebut dinyatakan fiktif dan tidak bisa mendapatkan BOP dan semacamnya.

”Kami sudah mengimbau kepada semua PAUD yang belum terdaftar agar segera meng-input data ke dapodik pusat. Supaya diakui pemerintah dan bisa mendapatkan bantuan,” klaimnya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, seharusnya disdik saat ini melakukan pendataan. Dengan demikian, BOP bisa dimanfaatkan lembaga yang sudah terdaftar. ”Berikan kepada lembaga yang memang sangat membutuhkan bantuan itu,” sarannya.

(mr/nal/onk/han/bas/JPR)