Rekrutmen CPNS – Radar Bromo

BANGIL – Pemerintah pusat belum mencabut moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak 2014 silam. Dampaknya, banyak pemerintah daerah yang kini kekurangan pegawai, termasuk Pemkab Pasuruan.

Dari catatan Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan, setiap tahun ada 300-400 pegawai yang pensiun. Jika dihitung semenjak moratorium diberlakukan, komposisi pegawai di pemkab jelas kekurangan ribuan pegawai.

Kondisi tersebut menjadikan banyak di organisasi perangkat daerah (OPD), yang harus mempekerjakan pegawainya untuk rangkap tugas. Pemkab pun rutin bertanya ke pemerintah pusat, untuk meminta kelunakan supaya bisa melakukan rekrutmen.

Tak hanya itu, BKPPD (dahulu Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Pasuruan, juga rutin menganggarkan dana rekrutmen. Dana itu untuk jaga-jaga, jika sewaktu-waktu moratorium dicabut. Sehingga, pemkab bisa segera melakukan rekrutmen. Di tahun depan pemkab bahkan mengusulkan dana sebesar Rp 400 juta.

Moch Nasir, Kepala BKPPD Kabupaten Pasuruan menjelaskan, saat ini BKPPD memang sifatnya masih mengusulkan. Namun untuk APBD tahun 2018 tetap akan menganggarkan untuk penerimaan CPNS atau aparatur sipil negara (ASN).

“Tetap sifatnya adalah antisipasi saja, seandainya ternyata dari pusat diperbolehkan ada rekrutmen, maka kami sudah ada anggarannya,” ungkapnya.

Untuk tahun depan, usulan anggaran rekruitmen sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp 400 juta. Di tahun-tahun sebelumnya, memang dananya akhirnya tidak terpakai dan diubah dalam Perubahan APBD untuk alokasi dana lain.

Kendati tetap mengusulkan dana rekrutmen CPNS, Nasir masih tidak bisa memastikan apakah tahun depan akan ada pembukaan lowongan ASN. Ini lantaran dari koordinasi terakhir, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) masih memfokuskan penerimaan ASN untuk pegawai pusat seperti di kementerian.

Nasir menambahkan, setelah moratorium sejak tahun 2014, kekurangan ASN di Pemkab pasuruan memang cukup tinggi. “Apalagi tiap tahun rata-rata ada 400-an pegawai yang pensiun. Sehingga kebutuhan ASN baru memang dibutuhkan,” ungkapnya.

Pemkab Pasuruan sendiri sudah mengirimkan kebutuhan formasi sebanyak 2.527 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Mei lalu. Tapi sayangnya sampai menjelang akhir tahun 2017, belum ada kejelasan bahwa daerah bisa merekrut ASN baru pada tahun depan.

Source link