Revisi Perda Perangkat Masuk Prolegda – Radar Kediri

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Nganjuk Marianto. “Sudah masuk ke prolegda. Akan segera dibahas dalam waktu dekat,” kata Marianto yang Kamis (11/1) lalu mengikuti rapat membahas tentang rencana revisi perda tersebut.

Lebih jauh Marianto mengatakan, revisi perda desa sudah diagendakan sejak lama. Sebab, beberapa peraturan, terutama berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sudah banyak yang berganti.

Data yang dihimpun koran ini menyebutkan, ada sejumlah aturan yang menjadi dasar perda desa yang telah berubah. Yaitu, Permendagri No. 67/2017 tentang perangkat desa. Kemudian, Permendagri No. 66/2017 tentang pemilihan kepala desa. Ada pula Permendagri No. 110/2016 dan Permendagri No. 65/2017 tentang pemilihan kepala desa.

Revisi raperda ke depan, menurut Marianto, akan menyesuaikan aturan di peraturan tersebut. “Revisi tidak dilakukan keseluruhan. Hanya menyesuaikan beberapa pasal yang tidak lagi sesuai,” terang Marianto.

Dikatakan Marianto, setelah perda tentang desa direvisi, pemkab bisa merevisi peraturan lainnya. Di antaranya, peraturan bupati (perbup) tentang rekrutmen perangkat desa.  

Bagaimana dengan rekrutmen perangkat di lima desa di Kecamatan Bagor? Marianto mengatakan, dalam rapat Kamis lalu telah disepakati jika rekrutmen perangkat di Desa Buduran, Desa Kerepkidul, Desa Selorejo, Desa Gandu dan Desa Banaran Kulon itu tetap menggunakan perda lama. “Karena prosesnya sudah berjalan,” tegas Marianto.

Untuk diketahui, sebelumnya desakan revisi perda tentang desa menguat dari masyarakat. Alasannya, perda yang berpatokan pada UU tentang desa itu dianggap tidak mengakomodir sejumlah hal yang penting dalam rekrutmen perangkat desa. Di antaranya tentang keberadaan saksi dalam proses rekrutmen.

Terpisah, Anggota DPRD Nganjuk Raditya Haria Yuangga yang juga mengikuti rapat Kamis lalu mengatakan, revisi perda bukan karena desakan masyarakat. “Tetapi karena peraturan di atasnya memang sudah berganti,” tandas politisi dari Hanura itu. 

Angga menegaskan, saat ini DPRD Nganjuk tengah membahas raperda inisiatif tentang lansia dan raperda narkoba. Setelah pembahasan dua raperda tersebut selesai, DPRD akan membahas revisi raperda desa. “Walaupun direvisi, perda tidak berlaku surut. Rekrutmen perangkat desa yang sebelumnya tetap memakai perda lama,” imbuhnya.

Terpisah, Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) Nganjuk Sutrisno mengatakan, pihaknya siap mendukung revisi perda tentang desa yang masuk dalam raperda inisiatif DPRD. “Nanti kami (eksekutif, Red) jadi pembanding,” kata Sutrisno.

(rk/baz/die/JPR)

Source link